JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi merugikan rakyat.
Gus Wal menegaskan bahwa kondisi ekonomi rakyat tidak boleh menjadi korban dari lemahnya tata kelola kebijakan maupun kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan kebijakan ekonomi berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Rupiah harus distabilkan, daya beli rakyat harus dijaga. Jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi pihak yang paling menderita akibat gejolak ekonomi. Negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Gus Wal.
Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM harus dikaji secara serius karena memiliki efek domino terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kenaikan BBM, menurutnya, berpotensi memicu peningkatan biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta memperberat beban ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan.
“BBM bukan sekadar angka di pompa bensin di SPBU. Ketika harga BBM naik, yang terdampak adalah petani, pedagang, pekerja, nelayan, dan seluruh lapisan masyarakat. Jangan membuat kebijakan yang menambah penderitaan rakyat,” ujar Gus Wal.
Selain persoalan ekonomi, PNIB juga mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik korupsi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai tuntas beserta dalangnya. Gus Wal menilai setiap bentuk korupsi dalam program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
“MBG adalah program yang menggunakan uang rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kalau ada pihak yang bermain, mengambil keuntungan pribadi, atau menyalahgunakan anggaran, harus ditindak tegas. Jangan sampai cita-cita meningkatkan gizi anak bangsa justru menjadi ladang bancakan,” katanya.
Gus Wal mengingatkan bahwa korupsi terhadap program publik bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan pengkhianatan terhadap amanah masyarakat.
“Jangan ada yang bermain-main dengan nasib rakyat. Korupsi yang merugikan masyarakat harus dilawan tanpa pandang bulu. Aparat harus berani bertindak, jangan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Ketua Umum PNIB itu juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh program strategis nasional agar benar-benar berjalan sesuai tujuan awal. Ia menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci agar kebijakan negara tidak kehilangan kepercayaan publik.
“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan ketidakpastian. Stabilitas ekonomi harus dijaga, harga kebutuhan pokok harus dikendalikan, dan uang negara harus kembali sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” pungkas Gus Wal.
(SIS/WA)
