SURABAYA | LIPUTAN9NEWS
Owner PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu), HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Haji Lilur) membuktikan ucapannya yang akan melaporkan Khilmi Anggota DPR RI Dapil Jatim X ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Dalam pantauan Liputan9news, laporan resmi itu disampaikan Penasehat Hukum PT Rapetu, Ide Prima Hadiyanto didampingi Aidil Kamil Marzuki pada 8 Desember 2025. Laporan ke MKD itu dianggap cukup untuk menjadi sebuah laporan.
“Laporan MKD DPR-RI Nomor : 58, Tertanggal 8 Desember 2025 diterima langsung oleh Subbag Administrasi Perkara MKD DPR RI atas nama Cahyo Bagaskara dan ditandatangani Kabag Sekretariat MKD, Nelly Andalia. Teradu tercatat atas nama Khilmi A-130 Fraksi Gerindra Dapil Jatim X,” ujar Ide Prima Hadiyanto, dalam keterangannya, Selasa (09/12/2025).
Pengacara muda ini mengungkapkan, MKD DPR RI sudah menyampaikan akan menindak lanjuti Laporan dari Dirut PT. Ranggalawe Pendiri Tuban. Karena Laporan Dirut PT. Ranggalawe Pendiri Tuban, dianggap sudah memenuhi unsur untuk sebuah Laporan di MKD DPR RI untuk ditindak lanjuti;
Lebih lanjut, Ide Prima menjelaskan, Dirut PT. Rapetu Tidak dimintai Keterangan seperti di Kepolisian. Permintaan keterangan langsung di Sekretariat terkait laporan tersebut.
“Pihak Sekretariat MKD meminta bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam laporan, seperti ijin PT, dan bukti Panggilan Polisi,” terangnya.
Ide Prima juga menyampaikan, pokok pengaduan juga sudah tercatat jelas dalam tanda terima pengaduan yakni laporan dugaan pelanggaran kode etik atas tindakan teradu atas nama Khilmi.
Khilmi yang diduga sebagai pemilik dari PT Cemara Laut Persada (CLP) yang mencatut PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu) sebagai pemasok hasil tambang ilegal.
“Teradu terancam sanksi mulai teguran, dinonaktifkan hingga yang terberat diberhentikan sebagai Anggota DPR RI. Kami berharap Khilmi segera disidang oleh majelis MKD,” tegas Ide Prima Hadiyanto.
Hal senada, disampaikan Haji Lilur yang membenarkan telah memberi kuasa kepada pengacaranya untuk melaporkan Khilmi ke MKD DPR RI. Kata Haji Lilur, selain dugaan pelanggaran etik, apa yang dilakukan Khilmi juga masuk delik pidana. Karena itu, pihaknya juga telah menunjuk pengacara untuk melaporkan Anggota DPR RI tersebut ke Mabes Polri.
Pegiat Anti Korupsi yang juga alumni santri Denanyar ini menegaskan, pencatutan nama perusahaannya itu tentu merugikan secara materi dan imateril. Pasalnya, Khilmi mendapat keuntungan dari penambangan ilegal yang mencatut nama PT Rapetu.
“Saya haqqul Yakin Majelis Hakim MKD akan menjatuhkan sanksi terberat kepada Khilmi yakni pemberhentian sebagai anggota DPR RI. Sebab, apa yang dilakukan masuk kategori pelanggaran etik berat,” pungkasnya.
