KABUPATEN BEKASI | LIPUTAN9NEWS
Ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terancam tidak dapat berproduksi optimal pada musim kemarau tahun ini. Sedimentasi yang menumpuk di Saluran Sekunder (SS) Balong Tua serta keberadaan ratusan bangunan liar (bangli) yang berdiri di bantaran saluran menyebabkan distribusi air irigasi ke area persawahan terganggu.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyiapkan langkah percepatan normalisasi saluran irigasi guna menyelamatkan sekitar 1.500 hektare sawah yang tersebar di Kecamatan Sukatani, Tambelang, dan Sukawangi.
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, gangguan aliran air saat ini telah berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat. Bahkan, sebagian lahan terancam tidak dapat ditanami apabila pasokan air terus berkurang.
“Yang terdampak hampir 1.500 hektare. Saat ini musim kemarau dan aliran air dari kali sekunder tidak lancar karena sedimentasi yang sudah tinggi ditambah adanya bangunan liar yang menghambat normalisasi,” kata Asep usai meninjau saluran sekunder Balongtua di Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani dan Desa Sukawijaya Kecamatan Tambelang pada Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengancam ketahanan pangan daerah. Air yang seharusnya mengaliri area persawahan tidak dapat mengalir secara optimal akibat pendangkalan saluran dan penyempitan badan sungai.
“Air tidak sampai ke sawah. Kalau air tidak sampai, petani tidak bisa panen. Bahkan ini bukan sekadar gagal panen, tetapi ada lahan yang berpotensi tidak bisa ditanami sama sekali,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bekasi bersama BBWS akan melakukan normalisasi saluran sepanjang sekitar 4,5 kilometer. Namun, pelaksanaan pekerjaan itu terkendala keberadaan bangunan liar yang menutup akses alat berat menuju lokasi pengerukan.
Asep menegaskan penertiban bangunan liar menjadi langkah yang tidak dapat dihindari agar proses normalisasi dapat berjalan efektif. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 217 bangunan liar yang berada di sepanjang jalur normalisasi dari wilayah Sukatani hingga Sukawangi.
Meski demikian, pemerintah memastikan proses penertiban akan dilakukan secara persuasif dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
“Kita tidak ingin hanya membongkar, Yang kita lakukan adalah komunikasi dan persuasi. Alhamdulillah sebagian besar warga memahami bahwa normalisasi ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya petani yang bergantung pada aliran irigasi,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Asep juga berdialog langsung dengan sejumlah pemilik bangunan liar yang terdampak. Pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik sebelum proses penertiban dilakukan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib) Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan sekaligus sosialisasi kepada warga yang menempati bangunan liar di sepanjang saluran.
“Normalisasi yang akan dilakukan BBWS terhambat oleh bangunan liar. Karena itu Pak Plt Bupati turun langsung dan menyampaikan secara door to door kepada warga agar bersedia melakukan pembongkaran mandiri,” ujar Ganda.
Ia menjelaskan, di wilayah Sukatani saja tercatat sedikitnya 59 bangunan liar. Sementara pada kawasan yang lebih padat di wilayah lainnya, jumlah bangunan diperkirakan mencapai lebih dari 100 unit dan masih dalam proses verifikasi.
Pemerintah Kabupaten Bekasi dan BBWS dijadwalkan menggelar rapat teknis dalam waktu dekat guna mematangkan pelaksanaan normalisasi serta penanganan bangunan liar yang berada di sepanjang SS Balong Tua.
Normalisasi tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi saluran irigasi, memperlancar distribusi air ke area pertanian, serta mencegah ancaman kekeringan yang berpotensi merugikan ribuan petani di tiga kecamatan tersebut.
Histeris! Pegawai Iringi Pelepasan Purna Tugas Plt Bupati Bekasi KH. Akhmad Marjuki
