PNIB Buka Ruang Layanan Rakyat di Gedung DPR dan Kantor Pemerintah Agar Aspirasi Tersalur tidak Berujung Demo Anarkis

Menurut Gus Wal, usulan tersebut perlu dipahami lebih luas. PNIB menilai, ide yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, Natalius Pigai memiliki substansi yang bagus meskipun dalam penyampaiannya banyak ditanggapi beragam, yaitu menyediakan kanal resmi aspirasi rakyat supaya tidak mengganggu ketertiban umum.

“Pemerintah seharusnya tidak hanya sekadar menyediakan ‘lahan demo’, tetapi juga ruang khusus aspirasi dan layanan laporan rakyat yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dan tindak lanjut yang jelas serta transparan. Rakyat tidak hanya butuh tempat teriak menyampaikan aspirasi dan tuntutanya, tetapi kepastian bahwa suara mereka didengar kemudian ditindaklanjuti,” tegas Gus Wal.

PNIB kemudian mengutip pengalaman Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang membangun Taman Pandang Istana. Awalnya Taman Pandang tersebut disediakan sebagai ruang aspirasi agar demonstrasi tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Namun kemudian, taman tersebut berkembang menjadi ruang seni, budaya, dan ekspresi rakyat, konsep serupa dengan menyediakan ruang aspirasi juga sudah ada diberbagai negara seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

“Konsep Taman Pandang Istana sudah sangat tepat. Selain menyalurkan aspirasi, ada nilai edukasi, seni, dan kebudayaan di dalamnya. Inilah yang harus dicontoh oleh DPR, MPR, kementerian, maupun pemerintah daerah,” jelas Gus Wal.

Menurut Gus Wal, saat ini Indonesia perlu melakukan revolusi budaya demokrasi, di mana aspirasi rakyat ditempatkan dalam wadah yang sehat, kreatif, dan membangun. Dengan begitu, demokrasi tidak hanya sekadar identik dengan kerusuhan jalanan, melainkan menjadi gerakan sosial-budaya yang memperkuat serta melestarikan budaya Nusantara, agar tidak terkontaminasi paham ideologi transnasional Khilafah Terorisme biang dari segala bentuk Intoleransi dan Anarkisme.

“PNIB mendorong agar ruang aspirasi ini hadir dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Dengan begitu, rakyat bisa bebas berekspresi dalam menyampaikan aspirasi, agar jangan sampai terulang kembali aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi yang berujung anarkis dan yang paling penting adalah negara hadir bukan sebagai penghalang aspirasi suara rakyat, melainkan pendengar sekaligus benar benar menjadi pelayan rakyat,” pungkas Gus Wal.

(WLY)