Jakarta, Liputan9.id – Ketua Umum Lembaga Persatuan Ormas-Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj menilai banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Hal ini harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik.
Kemudian Kiai Said yang juga Dewan Pembinan Lajnah Dakwah Islam Nusantara (LADISNU) meminta pemerintah Indonesia dan para pihak yang berkepentingan untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam sehingga melupakan keseimbangan ekologis dan bahkan melupakan masa depan generasi bangsa.
Hal itu secara tegas dinyatakan Kiai Said dalam agenda Refleksi Akhir Tahun 2022 dan International Media Training yang digelar oleh LPOI di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (31/12/2022).
“Kemitraan strategis yang dibangun pemerintah dengan para pihak, tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tak boleh membuka peluang bagi terciptanya neo-kolonialisasi,” tegas Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.
Menurut Kiai Said, kerja sama yang diusung antara pemerintah dengan para pihak bukan hanya soal pembangunan yang berbentuk fisik atau kebendaan semata. Tetapi kerja sama yang dibangun itu harus diiringi dengan transfer pengetahuan dan keahlian serta dibarengi dengan kedaulatan atas bangsa.
Hentikan Praktik Oligarki
Kiai Said juga meminta pemerintah untuk menghentikan praktik oligarki. Ia mengimbau, pemerintah jangan hanya mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver (pengemudi global) menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemi.
Ia menegaskan, pemerintah harus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, di tengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.
“Kolonialisasi digital harus segera diakhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network, dan application. Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak,” papar Ketua Umum PBNU 2010-2021 itu.
Keadilan Sosial
Selain itu, Kiai Said menekankan soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tak boleh dimonopoli dan sekadar manipulasi.
“Kesempatan berusaha harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu di negeri ini. Anak-anak muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri,” ujar Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation.
Di samping itu, kata Kiai Said, kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tak boleh disia-siakan. Kiai Said mengutuk berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan, termasuk tragedi Kanjuruhan harus diusut setuntas-tuntasnya.
“Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan, dan gangguan yang mungkin terjadi,” ungkapnya.
