JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2023–2024 terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka bahkan kini berstatus terdakwa dan menjalani persidangan.
Namun, di tengah bergulirnya perkara tersebut, status hukum mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, masih menjadi tanda tanya.
KPK sebelumnya telah mengungkap dugaan aliran uang kepada Hilman. Penyidik menyebut Hilman diduga menerima US$5.000 dan 16.000 riyal Arab Saudi dari Direktur Operasional PT Maktour, Ismail Adham, yang kini juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Jika dikonversikan berdasarkan kurs saat KPK mengungkapnya, nilainya sekitar Rp150 juta.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bahkan menyebut penerimaan uang oleh Hilman dan Ishfah Abidal Aziz alias Alex berkaitan dengan representasi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konstruksi perkara.
Meski demikian, Hilman hingga kini belum berstatus tersangka. KPK sebelumnya menyatakan masih mengumpulkan dan memperkuat alat bukti sebelum menentukan langkah hukum terhadap mantan Dirjen PHU tersebut. Asep Guntur mengatakan, jika alat bukti telah mencukupi, Hilman dapat ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, Hilman sendiri telah beberapa kali diperiksa penyidik KPK terkait perkara kuota haji.
Pada 24 Juni 2026, Hilman diperiksa sebagai saksi. KPK mendalami pengetahuannya mengenai pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu yang kemudian dibagi menjadi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.
KPK menyebut komposisi tersebut berbeda dengan ketentuan yang semestinya, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Dalam pemeriksaan tersebut, Hilman juga membantah dugaan dirinya menerima uang US$5.000 dan 16.000 riyal dari pihak swasta.
Terakhir, Hilman kembali diperiksa KPK pada 30 Juni 2026 selama sekitar tujuh jam. Seusai pemeriksaan, Hilman memilih irit bicara ketika ditanya mengenai dugaan penerimaan uang maupun materi pemeriksaannya.
“Masih perbuatan ya yang itu-itu aja,” kata Hilman seusai menjalani pemeriksaan.
Pengacaranya, Muhammad Qabul Nusantara, juga meminta media menunggu keterangan resmi dari KPK mengenai materi pemeriksaan tersebut.
Fakta lainnya, proses hukum terhadap Hilman masih berada di tahap penyidikan, perkara yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Alex, telah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Perkembangan persidangan bahkan mulai membuka sejumlah fakta mengenai proses pembagian kuota haji tambahan dan dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Pada September 2026, sejumlah saksi telah memberikan keterangan di persidangan.
KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Alex, Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.
Dengan demikian, posisi Hilman menjadi menarik karena namanya telah disebut dalam konstruksi perkara dan dugaan penerimaan uang telah diungkap KPK, tetapi status hukumnya belum berubah menjadi tersangka.
Status Hilman menjadi bagian penting yang ditunggu publik. Bukan semata karena namanya disebut dalam konstruksi perkara, tetapi karena KPK sendiri telah mengungkap adanya dugaan penerimaan uang kepada mantan pejabat Kemenag tersebut.
Di sisi lain, Hilman masih memiliki hak untuk membantah seluruh dugaan tersebut dan hingga kini belum berstatus tersangka.
Karena itu, publik tinggal menunggu langkah KPK berikutnya: apakah alat bukti yang dikumpulkan akan mengarah pada penetapan Hilman Latief sebagai tersangka, atau justru penyidik memiliki kesimpulan hukum berbeda.
Yang jelas, perkembangan perkara Yaqut dan Alex di persidangan berpotensi menjadi salah satu pintu untuk menguji lebih jauh konstruksi dugaan korupsi kuota haji, termasuk posisi Hilman Latief di dalamnya.
