JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin menekankan pentingnya reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi negara. Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian adalah streamlining atau penyederhanaan struktur perusahaan BUMN, baik melalui regrouping, penggabungan fungsi usaha, pengurangan entitas yang tumpang tindih, maupun perbaikan tata kelola.
Kebijakan ini bukan sekadar upaya administratif. Streamlining BUMN merupakan strategi besar untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih kompetitif, mengurangi pemborosan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan penerimaan negara.
Dalam konteks ekonomi nasional, langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden untuk menjaga outlook stable di bidang fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat akselerasi pendapatan negara demi kemajuan Indonesia.
Secara konseptual, streamlining berarti menyederhanakan proses, struktur organisasi, dan rantai bisnis agar perusahaan dapat bekerja lebih efektif.
Pada BUMN, tujuan utamanya antara lain: Mengurangi duplikasi usaha antar perusahaan BUMN yang bergerak di sektor serupa, Meningkatkan efisiensi operasional melalui penggabungan sumber daya, aset, dan fungsi pendukung, dan Memperkuat fokus bisnis sehingga setiap BUMN memiliki mandat yang jelas.
Kemudian, Mempercepat pengambilan keputusan dengan memotong rantai birokrasi, Meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional maupun global, dan Meningkatkan kontribusi dividen dan pendapatan negara dari kinerja BUMN.
Dengan struktur yang lebih ramping, BUMN diharapkan tidak lagi terbebani oleh biaya administrasi yang berlebihan, koordinasi yang lambat, atau persaingan internal antarentitas negara.
Dalam teori ekonomi dan manajemen, efisiensi berarti menghasilkan output maksimal dengan penggunaan input yang minimal. Konsep ini relevan bagi BUMN karena banyak perusahaan negara mengelola aset besar, tenaga kerja besar, dan anggaran operasional yang signifikan.
Efisiensi operasional dapat dicapai melalui: Pengurangan biaya overhead, Integrasi sistem teknologi informasi, Sentralisasi fungsi pendukung seperti keuangan, SDM, pengadaan, dan logistik. Kemudian Optimalisasi penggunaan aset, dan Penghapusan proses kerja yang berulang.
Teori efisiensi alokatif menekankan bahwa sumber daya harus ditempatkan pada sektor yang memberikan nilai tambah tertinggi. Dalam konteks BUMN, modal negara seharusnya difokuskan pada sektor strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar.
Efisiensi dinamis berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. BUMN yang terlalu birokratis sering kali lambat merespons peluang bisnis baru. Streamlining dapat menciptakan organisasi yang lebih lincah dan adaptif.
Salah satu manfaat utama streamlining BUMN adalah peningkatan pendapatan negara. Ketika biaya operasional menurun dan produktivitas meningkat, laba perusahaan akan lebih besar.
Laba tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan:
Dividen yang disetor ke negara. Pajak dari aktivitas usaha BUMN, Penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Nilai aset negara, dan Kapasitas investasi BUMN untuk proyek strategis nasional.
Optimalisasi pendapatan juga berarti BUMN tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi negara.
Pemangkasan birokrasi dalam kerangka Good Corporate Governance
Reformasi BUMN harus berjalan seiring dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). GCG menekankan lima prinsip utama: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (fairness).
Pemangkasan birokrasi dalam BUMN bukan berarti mengurangi pengawasan, melainkan menghilangkan lapisan proses yang tidak memberikan nilai tambah. Dengan struktur yang lebih sederhana: Keputusan bisnis dapat diambil lebih cepat, Risiko penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan, Proses pengadaan menjadi lebih transparan, Pengawasan internal lebih mudah dilakukan, dan Pertanggungjawaban manajemen menjadi lebih jelas.
Dalam perspektif GCG, birokrasi yang terlalu panjang justru dapat membuka celah bagi inefisiensi, konflik kepentingan, dan praktik yang tidak sehat.
Arahan Presiden dalam reformasi BUMN pada dasarnya bertujuan menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks outlook stable, terdapat beberapa sasaran utama:
Stabilitas fiskal: Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. BUMN yang sehat dapat menjadi sumber dividen dan penerimaan negara yang penting, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.
Pertumbuhan ekonomi: BUMN memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, energi, pangan, transportasi, dan sektor-sektor produktif lainnya. Dengan struktur yang lebih efisien, investasi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan efek berganda bagi perekonomian.
Akselerasi pendapatan negara: Presiden juga mendorong agar seluruh potensi pendapatan negara dapat dioptimalkan, baik dari pajak, PNBP, dividen BUMN, maupun pengelolaan sumber daya alam.
Kepercayaan investor: Outlook fiskal yang stabil akan meningkatkan kepercayaan investor domestik dan asing. Reformasi BUMN menjadi sinyal bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola ekonomi nasional.
Dalam konteks penguatan penerimaan negara, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memiliki fungsi strategis sebagai bagian dari upaya optimalisasi pendapatan negara dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan sektor sumber daya alam.
Fungsi utama PT DSI: Mendukung integrasi data pendapatan negara, Memantau transaksi ekspor sumber daya alam, Meningkatkan akurasi pelaporan pendapatan, Mendukung pengawasan perpajakan, Menyediakan sistem deteksi dini terhadap anomali transaksi, dan Mencegah praktik kecurangan pajak dan manipulasi pendapatan ekspor.
Salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah potensi kebocoran penerimaan negara. Praktik yang sering menjadi perhatian antara lain: Under invoicing, yaitu pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya, Transfer pricing yang tidak wajar, dan Manipulasi volume ekspor.
Kemudian, Penghindaran pajak melalui pelaporan yang tidak akurat, dan Perbedaan data antara produksi, dan penerimaan negara.
PT DSI dapat berperan dalam mengintegrasikan data dari berbagai instansi, seperti data produksi, data ekspor, data kepabeanan, data perpajakan, dan data penerimaan negara. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kecurangan dapat lebih cepat terdeteksi.
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Mengurangi kebocoran penerimaan negara, Memastikan nilai ekspor dilaporkan secara benar, Meningkatkan transparansi sektor sumber daya alam, dan Memperkuat basis data untuk pengambilan kebijakan fiskal.
Streamlining BUMN dan penguatan fungsi PT DSI pada dasarnya merupakan dua sisi dari strategi yang sama: membangun negara yang lebih efisien, transparan, dan memiliki kapasitas pendapatan yang lebih kuat.
Ketika BUMN menjadi lebih efisien, negara memperoleh manfaat dari peningkatan laba dan dividen. Ketika pengawasan terhadap pajak dan ekspor sumber daya alam diperkuat, negara dapat menutup kebocoran penerimaan. Kombinasi keduanya akan memperkuat stabilitas fiskal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Streamlining perusahaan BUMN bukan hanya agenda restrukturisasi korporasi, tetapi merupakan bagian dari reformasi ekonomi nasional. Melalui penerapan teori efisiensi, optimalisasi pendapatan, pemangkasan birokrasi, dan penguatan Good Corporate Governance, BUMN dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber pendapatan negara yang lebih kuat.
Arahan Presiden untuk menciptakan outlook stable di bidang fiskal, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat akselerasi pendapatan negara menjadi landasan penting bagi reformasi ini. Dalam kerangka tersebut, peran PT DSI juga sangat strategis untuk memastikan bahwa potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam, tidak bocor akibat praktik kecurangan pajak atau manipulasi pendapatan ekspor.
Pada akhirnya, reformasi BUMN dan penguatan sistem pengawasan pendapatan negara adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan negeri. Negara yang mampu mengelola asetnya secara efisien dan menjaga integritas penerimaannya akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Dimana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tanggal 20 Juli 2026, berikut rincian Data Streamlining BUMN yang disampaikan Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa ketika mulai menjabat, jumlah entitas BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang tercatat mencapai sekitar 1.077 perusahaan. Melalui program konsolidasi, merger, dan penutupan yang dilakukan oleh Danantara, hingga 31 Juli 2026 telah berhasil dilakukan streamlining terhadap 250 perusahaan BUMN.
Artinya: Jumlah awal entitas BUMN: 1.077 perusahaan. Berhasil dikonsolidasikan/ditutup/di-merge: 250 perusahaan. Sisa setelah tahap pertama: sekitar 827 perusahaan. Target pemerintah hingga 31 Desember 2026 adalah menjadi maksimal 350 perusahaan, sehingga sekitar 727 entitas akan dikonsolidasikan, di-merge, atau ditutup dari jumlah awal.
Presiden menyampaikan bahwa dari 250 perusahaan yang telah dikonsolidasikan tersebut, pemerintah berhasil menghemat sekitar Rp50 triliun biaya rutin (overhead cost). Penghematan tersebut berasal dari:
- pengurangan gaji direksi dan komisaris,
- pengurangan biaya operasional kantor,
- penghematan sewa gedung,
- biaya listrik dan utilitas,
- biaya perjalanan dinas,
- biaya rapat dan administrasi, serta berbagai biaya rutin lainnya yang selama ini membebani perusahaan-perusahaan tersebut.
Presiden juga menyampaikan bahwa angka penghematan tersebut diperkirakan masih akan bertambah apabila target konsolidasi hingga akhir tahun 2026 tercapai.
Program streamlining BUMN merupakan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menitikberatkan pada efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi aset negara. Dengan menyederhanakan struktur korporasi, pemerintah tidak hanya memangkas biaya birokrasi, tetapi juga mempercepat proses bisnis, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan negara.
Dalam perspektif ekonomi makro, penghematan Rp50 triliun dari tahap awal restrukturisasi dapat dialihkan untuk membiayai program-program prioritas nasional, memperkuat ruang fiskal APBN, menjaga stabilitas (outlook stable) ekonomi Indonesia, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap reformasi tata kelola BUMN.
Program ini juga menjadi fondasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing Indonesia melalui perusahaan-perusahaan negara yang lebih ramping, profesional, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.
Syafrudin Budiman, SIP., Komisaris PT. Jasa Marga Related Business (JMRB)
