TEGALREJO | LIPUTAN9NEWS
Ada sejarah yang tidak diketuk oleh palu sidang, melainkan oleh keheningan. Di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, pada malam 18 Juli 2026 yang baru saja lewat, sebuah pengumuman dibacakan; “Lamaran Agung”. Disana, para Kiai dan Gus kumpul, mendeklarasikan majunya KH Muhammad Yusuf Chudlori—yang akrab kita panggil Gus Yusuf—ke dalam bursa Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang.
Bagi sebuah organisasi keagamaan terbesar di dunia, kabar seperti ini segera menjadi magnet, sebuah riak yang menjalar cepat ke ribuan surau dan ruang-ruang tunggu kekuasaan.Namun, di balik kegaduhan bursa calon Ketua Umum PBNU yang mulai menghangat, kita selalu diingatkan pada sesuatu yang lebih mendasar: esensi dari sebuah “khidmah”.
Membaca langkah Gus Yusuf adalah membaca sebuah dramaturgi pelepasan. Ia mundur. Ia menanggalkan jubah politik praktisnya, meninggalkan posisi di struktural Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik di wilayah Jawa Tengah maupun pusat. Tindakan ini, dalam lanskap politik kita yang lazimnya dipenuhi manusia-manusia yang rakus menimbun jabatan, terasa seperti sebentuk asketisme.
Ada keputusan untuk memotong kompas demi kembali ke induk semang yang lebih tua: jam’iyyah NU yang mandiri, yang lepas dari kooptasi kepentingan sesaat. Di sini, independensi bukan sekadar jargon kampanye, ia adalah syarat etis yang tak tertulis.
Mengapa Tegalrejo begitu penting? Pesantren ini bukan sekadar barisan gedung semen dan asrama santri. Ia adalah sebuah ekosistem ingatan. Di sana, berpuluh tahun silam, seorang pemuda bernama Abdurrahman Wahid—Gus Dur—pernah datang, nyantri, dan mereguk ilmu langsung dari ayahanda Gus Yusuf, ulama legendaris KH Chudlori.
Ada sebuah “sanad” ilmu dan spiritualitas yang tak putus di sana. Ketika Gus Yusuf maju, orang-orang melihat bayang-bayang masa lalu yang inklusif itu: sebuah tradisi salaf yang kokoh, namun membuka jendela lebar-lebar bagi modernitas dan kemanusiaan.
Gus Yusuf juga membawa resume yang lengkap bagi sosiologi kaum Nahdliyin. Ia adalah sintesis dari dua wilayah penyangga utama NU. Sebagai pengasuh API Tegalrejo, ia berakar di Jawa Tengah; dan sebagai alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, ia memegang kunci legitimasi di Jawa Timur.
Lirboyo dan Tegalrejo adalah dua “paku bumi” pesantren. Memiliki sanad keilmuan dari keduanya berarti memiliki modal sosial yang tak terbantahkan, baik di mata para kiai sepuh di jajaran Syuriyah maupun para penggerak di Tanfidziyah. Namun, kepemimpinan NU hari ini tidak bisa lagi hanya disandarkan pada keagungan “darah biru” kiai atau tumpukan kitab kuning di perpustakaan.
Zaman telah berubah menjadi labirin yang bising oleh algoritma dan kegelisahan generasi milenial. Di sinilah letak keunikan Gus Yusuf. Di usianya yang relatif lebih muda dibanding kandidat-kandidat mapan lainnya, ia tampil sebagai mubaligh keliling yang tidak asing dengan debu jalanan. Ia bukan kiai di balik meja. Ia menyapa warga di pelosok desa, mendengarkan denyut nadi problematika akar rumput dengan bahasa yang sejuk, santun, namun lugas.
Bagi kaum muda Nahdliyin, ia adalah jembatan. Seseorang yang fasih membaca teks klasik Islam, namun juga paham bagaimana merawat visi kebangsaan yang moderat di tengah ancaman radikalisme dan fundamentalisme yang belum sepenuhnya reda. Ia seakan menghidupkan kembali visi para Gusdurian: bahwa agama harus hadir untuk memecahkan persoalan, bukan memicu perpecahan.
Muktamar ke-35 di depan mata, sebuah ruang di mana NU akan menguji kembali komitmennya pada Khittah. Deklarasi di Tegalrejo semalam bukanlah sekadar proklamasi ambisi. Ia adalah sebuah undangan untuk merenung. Apakah NU masa depan bersedia dipimpin oleh kemandirian politik, energi muda, dan kerendahan hati yang lahir dari rahim pesantren?
Gus Yusuf telah memilih jalur khidmah murni, sebuah jalan sunyi yang kini mendadak ramai oleh harapan orang banyak. Kita tahu, memimpin NU tidak pernah mudah; ia seperti menggembala badai. Namun, dengan nasab, rekam jejak, dan keberanian untuk melepaskan takhta politik demi sebuah pengabdian, ia telah menawarkan sebuah alternatif yang bermartabat. Selebihnya, biarlah sejarah dan “hati” para kiai yang merumuskannya dalam muktamar nanti. Wallahu’alam.
Dr. KH. Aguk Irawan MN, Lc., MA., Pengasuh Pesantren Baitul Kilmah Yogyakarta, Santri Alumni Darul Ulum, Langitan. Pernah kuliah jurusan Aqidah-Filsafat di Al-Azhar University Cairo dan Sekolah Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Pengajar Antropologi-budaya di STIPRAM Yogyakarta, serta di Ma’had Aly KH. Ali Maksum Krapyak dan STAI Pandanaran Yogyakarta. Buku terbarunya terbit di penerbit Mizan Group; Genealogi Etika Pesantren, Kajian Intertekstual (2018) dan Sosrokartono, Sebuah Biografi Novel (2018).
