JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Munas dan Konbes NU di Ponpes Ploso, Kediri, akhirnya selesai. Meski saya tidak hadir secara langsung (karena bukan peserta), tapi saya ikut memantau dari kejauhan melalui media dan beberapa teman yang hadir. Mengamati Munas Konbes, terus terang, satu pertanyaan muncul dalam diri saya: apa sebenarnya yang dihasilkan forum ini untuk umat?
Yang ramai justru bukan gagasan besar, bukan rumusan strategis menghadapi tantangan zaman, bukan juga solusi atas berbagai persoalan bangsa yang semakin kompleks. Yang menyita perhatian publik malah kericuhan soal penetapan tuan rumah Muktamar ke-35, perubahan mekanisme AHWA, dan perdebatan penghapusan kata “menteri” dalam pasal rangkap jabatan AD/ART.
Tentu saya tidak mengatakan bahwa urusan organisasi tidak penting. Organisasi sebesar NU memang membutuhkan aturan yang jelas dan mekanisme yang sehat. Tetapi ketika sebagian besar energi forum habis untuk memperebutkan arena internal, sulit menghindari kesan bahwa yang sedang diperjuangkan bukan lagi kemaslahatan umat, melainkan posisi dan pengaruh oleh masing-masing kelompok yang bertikai.
Kita menyaksikan bagaimana beberapa kelompok saling berhadapan, saling mengunci, dan saling memanfaatkan celah-celah aturan organisasi untuk memenangkan kepentingannya masing-masing. Semuanya dibungkus dengan bahasa konstitusi organisasi, tetapi aroma politik kekuasaannya terasa begitu kuat.
Jujur saja, pemandangan seperti ini lebih mengingatkan kita pada dinamika partai politik daripada organisasi yang didirikan oleh para ulama. Yang menonjol bukan adu gagasan, melainkan adu strategi. Yang terlihat bukan pertukaran pemikiran, melainkan pertarungan pengaruh. Padahal NU hari ini sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar soal siapa yang menjadi tuan rumah muktamar atau bagaimana mekanisme pemilihan Rais Am dan ketua tanfidziyah. Meski saya sebagai alumni tentu saja senang dan bangga bila pada akhirnya yang dipilih adalah Lirboyo sebagai tuan rumah.
Di tengah carut marutnya dan kasus korupsi yang menimpa Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, di mana peran strategis NU dalam mengawal program ini? Dengan jaringan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, dan struktur organisasi yang menjangkau hingga pelosok desa, NU sebenarnya memiliki posisi yang sangat kuat untuk memberikan masukan sekaligus pengawasan. Tetapi isu ini nyaris tidak terdengar.
Begitu juga soal geopolitik global. Dunia sedang berubah sangat cepat. Konflik Palestina belum selesai, ketegangan Iran vs AS-Israel terus memengaruhi stabilitas kawasan, rivalitas Amerika dan Tiongkok membentuk wajah ekonomi baru dunia, sementara kecerdasan buatan mulai mengubah cara manusia bekerja dan belajar. Semua itu akan berdampak pada Indonesia dan umat Islam. Tetapi saya tidak melihat adanya pembahasan yang cukup serius tentang bagaimana NU harus mengambil posisi menghadapi perubahan-perubahan tersebut.
Yang lebih memprihatinkan lagi adalah maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan sejumlah pengasuh pesantren dalam beberapa tahun terakhir. Memang itu dilakukan oleh oknum dan tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh pesantren atau NU. Namun menutup mata juga bukan solusi.
Kita harus jujur bahwa setiap kali kasus seperti itu muncul, yang tercoreng bukan hanya nama pelaku, melainkan juga marwah pesantren dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Karena itu saya berharap NU berani menjadikan isu ini sebagai agenda bersama, bukan sekadar persoalan individu yang diselesaikan secara parsial.
Belum lagi persoalan ekonomi warga nahdliyin yang masih tertinggal, tantangan regenerasi ulama, krisis otoritas keagamaan di era media sosial, hingga menguatnya individualisme generasi muda yang perlahan menjauh dari tradisi organisasi. Semua itu adalah persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius.
Sayangnya, isu-isu tersebut seolah tenggelam oleh hiruk-pikuk perebutan arena internal.
Dari sini saya melihat ada gejala yang perlu diwaspadai. NU sebagai organisasi memang semakin besar secara kelembagaan, tetapi jangan sampai kebesaran struktur itu justru membuat kita sibuk mengurus rumah sendiri dan lupa pada persoalan umat yang ada di luar pagar organisasi.
NU didirikan bukan untuk mengurus muktamar semata. NU juga tidak didirikan untuk memastikan siapa menang dan siapa kalah dalam pertarungan internal. Para muassis mendirikan NU sebagai wadah khidmah, sebagai alat perjuangan umat, dan sebagai penjaga kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, ukuran keberhasilan Munas-Konbes dan Muktamar seharusnya bukan hanya apakah sidang berjalan sesuai tata tertib atau apakah keputusan organisasi berhasil disahkan. Ukuran yang lebih penting adalah: apakah forum tersebut mampu menghadirkan jawaban atas problem umat hari ini?
Kalau yang paling diingat publik dari Munas dan Konbes kali ini adalah kericuhan soal tuan rumah muktamar dan pertarungan kepentingan antar-kelompok, maka ada yang perlu direnungkan bersama.
Sebab organisasi besar tidak kehilangan relevansinya karena kekurangan anggota. Organisasi besar kehilangan relevansinya ketika terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri dan terlambat membaca persoalan zaman.
Dan saya khawatir, gejala itu mulai tampak di tubuh NU hari ini.
KM. Imaduddin, M.Hum., Wakil Rais Syuriah PCNU Jakarta Utara
