SURABAYA | LIPUTAN9NEWS
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi yang dinilainya berdampak sistemik terhadap ekonomi masyarakat hingga dunia pendidikan.
Gus Wal mencontohkan Makassar, Sulawesi Selatan, yang disebutnya mengalami gangguan kegiatan belajar mengajar akibat kelangkaan BBM hingga sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran daring.
“Dampak sistemik dari kelangkaan BBM bersubsidi sudah nyata terjadi di dunia pendidikan. Pertamina menyatakan stok BBM aman tapi fakta di sejumlah daerah langka, itu mengindikasikan ketimpangan laporan,” ungkap Gus Wal kepada awak media, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, masyarakat berpenghasilan terbatas paling terdampak ketika Pertalite kosong dan harus membeli Pertamax yang lebih mahal.
“Pertalite yang kosong memaksa masyarakat membeli Pertamax yang harganya lebih mahal, dengan catatan bagi yang memiliki uang lebih. Untuk yang pas pasan pasti memilih membeli beras daripada memaksa membeli Pertamax. Dan terpaksa tidak berangkat sekolah daripada tidak bisa makan. Realita seperti ini yang jarang dipahami oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.
Gus Wal menilai BBM dan transportasi merupakan urat nadi perekonomian. Gangguan distribusi dan antrean panjang di berbagai daerah dapat menghambat aktivitas masyarakat yang bergantung pada transportasi untuk bekerja maupun bersekolah.
Ia pun melontarkan kritik keras terhadap Kementerian ESDM dan Pertamina.
“Pembelajaran daring di Makasar menjadi sebuah bentuk protes kepada pemerintah, khususnya kementrian ESDM yang tidak becus jualan BBM. Masyarakat yang bergantung kepada BBM bersubsidi dipermainkan stoknya. Mentri ESDM jika tidak mampu mengatasi persoalan BBM lebih baik mundur saja. Masih banyak sosok lain yang lebih berpihak kepada masyarakat daripada hanya berpikir keuntungan jualan BBM,” tegas Gus Wal.
PNIB mendesak pihak terkait segera menyelesaikan persoalan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat tidak terus dirugikan.
“Subsidi BBM adalah hak masyarakat yang telah membayar pajak. Pemerintah harus memastikan distribusinya berjalan baik, bukan mempersulit rakyat dengan alasan kendala distribusi. Jika Menteri ESDM, Dirut Pertamina, dan jajarannya tidak mampu mengelola BBM bersubsidi, sebaiknya mundur agar masyarakat tidak terus dirugikan dan harus mengantre lama untuk mendapatkan haknya,” pungkas Gus Wal.
