SURABAYA | LIPUTAN9NEWS
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menilai Komjen Pol. Marthinus Hukom sebagai sosok jenderal berintegritas yang memiliki rekam jejak panjang, pengalaman, dan prestasi dalam menjaga keamanan nasional. PNIB mendorong agar namanya menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk mengemban jabatan strategis di pemerintahan, termasuk posisi menteri.
Ketua Umum PNIB, Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menilai pengalaman Marthinus Hukom di bidang antiterorisme, intelijen, serta pemberantasan narkotika menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.
Menurut Gus Wal, integritas seorang pejabat publik juga tercermin dari keberanian menyampaikan pandangan kritis, termasuk ketika memiliki perbedaan pendapat dengan pimpinan, selama tetap mengedepankan profesionalitas dan kepentingan negara.
Marthinus Hukom diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Densus 88 Antiteror Polri periode 2020–2023 sebelum dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Pengalaman tersebut dinilai memberikan pemahaman mendalam terhadap persoalan terorisme, radikalisme, dan narkotika.
PNIB juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis dalam penanganan terorisme. Gus Wal menegaskan, pemberantasan ideologi kekerasan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi harus disertai pencegahan, dialog, deradikalisasi, dan pemulihan kesadaran kebangsaan.
“Pendekatan humanis harus menjadi kekuatan dalam melawan ideologi kekerasan. Mereka yang bersedia meninggalkan paham radikal harus diberikan ruang untuk kembali, bertobat, serta merangkul kembali Merah Putih dan Ibu Pertiwi,” ujar Gus Wal.
Ia menambahkan, mantan narapidana terorisme yang telah menjalani proses hukum dan sungguh-sungguh meninggalkan ideologi kekerasan perlu diberi kesempatan untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
PNIB berpandangan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijaksana, berani menjaga prinsip, serta memiliki kepedulian terhadap keselamatan rakyat dan keutuhan NKRI.
“Jabatan publik jangan hanya menjadi ruang bagi mereka yang pandai membangun kekuasaan. Negara membutuhkan figur dengan rekam jejak pengabdian, integritas, keberanian, dan perspektif kemanusiaan,” terangnya.
Atas dasar itu, PNIB mendorong agar pengalaman dan rekam jejak Marthinus Hukom menjadi bahan pertimbangan dalam kebutuhan kepemimpinan nasional, termasuk peluang mengemban amanah sebagai menteri.
“Merah Putih harus menjadi panggilan pengabdian, bukan sekadar simbol kekuasaan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani, berintegritas, humanis, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok maupun kekuasaan,” pungkas.
Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan lebih banyak figur seperti Marthinus Hukom yang siap mengabdi kepada negeri dan melayani rakyat dengan tulus, penuh dedikasi, serta berlandaskan integritas.
