JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Lebih dari 30 kiai sepuh dari berbagai daerah menyurati Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto. Mereka meminta MA memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Surat tersebut diserahkan oleh perwakilan para kiai, KH Nurul Yaqin Ishaq, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Mahkamah Agung di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 21 Oktober 2026.
KH Nurul Yaqin mengatakan, para kiai berharap Ketua MA memastikan proses pemeriksaan perkara Gus Yaqut berlangsung objektif, adil, tidak memihak, dan berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Menurutnya, perhatian para kiai muncul setelah mencermati sejumlah kesaksian yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) maupun keterangan lain dalam persidangan.
“Kami berharap benar bahwa proses pemeriksaan itu berlangsung secara objektif, secara adil, kemudian juga berdasarkan fakta-fakta yang berkembang dalam proses persidangan,” ujar Nurul Yaqin.
Salah satu hal yang menjadi perhatian para kiai adalah keterangan saksi terkait dugaan pengumpulan uang atau collecting money dari penyelenggara ibadah haji khusus.
Nurul Yaqin menilai, dari sejumlah saksi yang telah diperiksa, belum ada yang menyatakan Gus Yaqut memerintahkan pengumpulan uang, meminta uang kepada pengusaha travel haji, ataupun menerima uang secara langsung.
“Dari beberapa saksi yang diajukan, bahkan oleh Jaksa Penuntut Umum sendiri, sama sekali tidak ada yang memberatkan Gus Yaqut. Tidak ada yang menyatakan bahwa ada perintah dari Gus Yaqut untuk collecting money, untuk ambil uang dari para penyelenggara ibadah haji khusus itu,” tegasnya.
Para kiai juga menyoroti keterangan saksi mengenai kebijakan pembagian kuota haji tambahan dengan skema 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.
Menurut mereka, sejumlah kesaksian justru memberikan penjelasan yang dinilai tidak menguatkan konstruksi dakwaan terhadap mantan Menteri Agama tersebut.
Bahkan, para kiai mengaku mencermati respons majelis hakim terhadap sejumlah keterangan saksi yang dinilai tidak sejalan dengan dakwaan jaksa.
“Kami berharap majelis hakim melihat hal ini dengan obyektif, penuh kebijaksanaan dan bebas dari tekanan-tekanan politis yang kental melingkupi kasus ini,” ujar Nurul Yaqin.
Dalam surat tersebut, para kiai menyampaikan tiga permohonan kepada Ketua MA.
Pertama, meminta MA melakukan penelaahan dan pengawalan sesuai kewenangannya terhadap jalannya persidangan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst. Perhatian khusus diminta terhadap tata cara pemeriksaan saksi, kesempatan para pihak mengajukan pertanyaan, serta dugaan sikap tidak imparsial sebagaimana disebut dalam rekaman dan transkrip persidangan.
Kedua, apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban atau perilaku hakim, MA diminta menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan yang berlaku tanpa memengaruhi independensi majelis hakim dalam memutus pokok perkara.
Ketiga, para kiai meminta kesempatan untuk beraudiensi dengan Ketua MA atau pejabat yang ditunjuk guna menyampaikan langsung keprihatinan beserta dokumen pendukung dan memperoleh tanggapan tertulis.
Permintaan tersebut, menurut para kiai, bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan hakim dalam memutus perkara, melainkan memastikan seluruh proses peradilan berjalan sesuai prinsip independensi dan ketidakberpihakan.
Surat permohonan pengawasan tersebut ditandatangani lebih dari 30 kiai sepuh dari berbagai daerah.
Di antaranya KH Anwar Manshur dan KH Abdullah Kafabihi Mahrus dari Lirboyo, KH Mustofa Bisri dari Rembang, KH Muhammad Aqiel Siroj dari Kempek Cirebon, KH Muhibbul Aman Ali dari Pasuruan, KH Abdullah Ubab Maimoen dan KH Abdul Ghofur Maimoen dari Sarang Rembang.
Turut tercantum KH Abdul A’la Basyir, KH Ahmad Haris Shadaqoh, KH Ubaidillah Shadaqoh, KH Hilmy Muhammad, KH Sofyan Yahya, KH Achmad Chalwani Nawawi, serta KH Ahmad Muwafiq.
Selain kepada MA, para kiai juga berencana menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua KPK, Dewan Pengawas KPK, Komisi Yudisial, Ketua DPR, dan Ketua DPD.
Nurul Yaqin menegaskan, para kiai tidak sedang menyimpulkan telah terjadi ketidakadilan dalam persidangan. Penilaian mengenai dugaan keberpihakan atau pelanggaran perilaku hakim, menurutnya, merupakan ranah Komisi Yudisial sesuai kewenangannya.
Perkara yang menjerat Gus Yaqut berkaitan dengan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2023–2024, khususnya pembagian kuota haji tambahan.
Dalam persidangan sebelumnya, sejumlah saksi memang dilaporkan membantah atau meralat sebagian keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kondisi tersebut menjadi salah satu materi yang dipersoalkan tim penasihat hukum Gus Yaqut.
Namun, perubahan atau bantahan keterangan saksi tidak serta-merta menggugurkan dakwaan. Seluruh keterangan tetap harus diuji bersama alat bukti lainnya dan dinilai oleh majelis hakim.
Bagi para kiai sepuh, prinsip utama yang harus dijaga adalah jangan sampai proses peradilan hanya berfokus pada pembuktian dakwaan, tetapi mengabaikan keterangan yang meringankan terdakwa.
Sebab, keadilan bukan sekadar mempertahankan tuduhan, melainkan menguji seluruh fakta secara jujur, berimbang, dan objektif.
Asas praduga tak bersalah, independensi hakim, serta hak terdakwa untuk memperoleh pemeriksaan yang adil harus tetap menjadi pijakan dalam setiap proses peradilan.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana Mahkamah Agung menindaklanjuti surat para kiai sepuh tersebut, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara berdasarkan hukum dan alat bukti.

























