Dianggap Rusak Marwah NU, Kiai Marzuki Mustamar Minta Rais Aam dan Ketum PBNU Mundur 

Hal itu menyusul dua skandal besar yang dinilai mencoreng marwah organisasi, yakni dugaan penyusupan zionisme dalam tubuh PBNU serta dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji 2023–2024.

KH. Marzuki Mustamar, tokoh kharismatik Nahdlatul Ulama asal Malang, Jawa Timur, menyampaikan pandangannya dengan tegas. Kiai Marzuki mengaku awalnya enggan mengomentari kinerja kepengurusan PBNU saat ini. Namun, dua skandal tersebut menurutnya sudah berada pada titik yang tidak bisa lagi didiamkan.

“Dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi kuota tambahan haji serta indikasi penyusupan zionisme Israel melalui AKN PBNU, telah membuat NU dicibir dan dibully publik. Ini mencoreng nama besar jam’iyyah dan para kiai pesantren,” ujar Kiai Marzuki, dilansir dari Kabar Cirebon, Rabu (10/09/2025).

Menurutnya, NU tetaplah jam’iyyah yang suci dan penuh kemuliaan. Kiai Mustamar menegaskan kesalahan yang terjadi bersumber dari oknum pengurus, bukan jamaah NU secara keseluruhan.

“Warga NU dengan kesederhanaannya tetap menjaga kemuliaan jam’iyyah. Yang merusak adalah oknum,” tegasnya.

Kiai Marzuki menyinggung sejumlah peristiwa yang mengindikasikan masuknya pengaruh zionisme Israel dalam PBNU. Menurutnya, proses ini berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu, lewat hubungan dengan tokoh asing seperti Charles Holland Taylor, LibforAll Foundation, Bayt ar-Rahmah, hingga deklarasi Humanitarian Islam.

Kiai Marzuki merinci dokumen-dokumen publik Amerika Serikat yang mengaitkan nama NU, GP Ansor, dan Bayt ar-Rahmah dengan program “Promoting the Culture of Liberty and Tolerance.” Bahkan, dalam Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) PBNU 2025, 85 persen narasumber berasal dari luar negeri, termasuk Peter Berkowitz yang dikenal sebagai pendukung zionis Israel.

“Kehadiran Berkowitz di AKN PBNU memicu kecaman luas. Surat Rais Aam PBNU bahkan sudah memutuskan penghentian kegiatan, tapi pernyataan Ketum PBNU seolah tak menegaskan hal itu,” terang Mantan Ketua PWNU Jawa Timur itu.

Selain isu zionisme, Kiai Marzuki menilai skandal kuota tambahan haji 2023–2024 lebih meruntuhkan lagi wibawa PBNU. Ia menyinggung penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyalahgunaan 20.000 kuota tambahan haji, pengadaan barang dan jasa, hingga indikasi tindak pidana pencucian uang.

KPK telah meningkatkan status kasus ini ke penyidikan sejak 11 Agustus 2025 dan mencegah bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang, yakni mantan Menag 2020–2024 Yaqut Cholil Qoumas, stafsus sekaligus Ketua PBNU Isfah Abidal Aziz, serta pengusaha travel Hasan Fuad Masyhur.

“Marwah NU runtuh bukan karena jamaah, tapi ulah oknum petinggi PBNU. Skandal korupsi ini tidak bisa dianggap enteng,” tegasnya.

Selanjutnya, Kiai Marzuki menegaskan, Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris Muktamar ke-34 di Lampung wajib bertanggung jawab. Ia menilai ada dua opsi yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan marwah jam’iyyah.

“Pertama, meminta maaf lalu mundur dari jabatan, menyerahkan kepemimpinan kepada AHWA dan para ulama pondok pesantren. Kedua, mempercepat pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada awal 2026 untuk mempertanggung jawabkan mandat jam’iyyah,” ungkapnya.

Kiai Marzuki juga mengatakan, kesalahan fatal pengurus NU-termasuk perilaku yang menunjukkan rendah etika, dugaan pelanggaran hukum berat seperti korupsi, hingga keterlibatan dalam agenda global yang merugikan NU-sudah cukup alasan untuk tidak memaksakan diri menjabat.

“Demi menjaga keluhuran NU, Rais Aam dan Ketum PBNU sepatutnya segera mundur,” pungkasnya.

(Ai/MSN)