Jakarta, Liputan9.id – Presiden Haidar Alwi Care, Ir. R. Haidar Alwi,MT, mendirikan Hotline Centre Posko Pengaduan Politik Identititas. Keberadaan posko tersebut disampaikan kepada liputan9.id, Rabu, (12/10), melalui pesan singkat.
Setiap hajatan pemilu selalu diwarnai dengan permainan politik identitas yang menyebabkan gesekan-gesekan keras ditengah-tengah masyarakat.
“Karena itu pemlilu 2024 tidak boleh ada politik sara,” ujar Haidar, yang dikenal sebagai tokoh toleransi itu.
Haidar Alwi, menegaskan pemilu 2024 tidak boleh ada politik sara dan politik identitas, yang mengatasnamakan suku dan agama.
“Pemilu 2024 harus damai, Haidar Alwi centre bersiap mengadakan posku pengaduan politik identitas, pemilu2024 harus damai tak boleh ada politik sara dan identitas mengatasnamakan suku dan agama,” demikian tutur Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Institute dan Haidar Alwi Care.
Jika adala politik sara di pemilu 2024, laporkan melalui hotline centre, (0895 3052 7168), tutur Haidar.
Politik Identitas
Dikutip dari Wikipedia bahwa politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide ‘kebaikan’ terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa.
Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas. (ASR)
