JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyikapi polemik internal yang terjadi di tubuh PBNU. Kiai Said menyarankan, setelah melakukan evaluasi mendalam dan jernih, ia menilai konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahim ulama di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (06/12/2025).
Langkah tersebut dinilai penting demi menghindari mudarat yang semakin nyata bagi jam’iyah dan menjaga ketenangan internal organisasi.
Kiai Said tak memungkiri, pemberian konsesi tambang dari pemerintah awalnya sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi Nahdlatul Ulama (NU), sekaligus peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
Saat itu, kata Kiai Said, ia menilai kebijakan tersebut tepat selama dikelola dengan tata kelola yang kuat dan membawa manfaat langsung bagi warga NU.
Akan tetapi, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan dinamika berbeda dari harapan awal. Sejumlah persoalan internal di PBNU, perdebatan mengenai tata kelola konsesi, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang berpotensi merugikan organisasi.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para kiai dan santri Tebuireng.
Menurutnya, NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar. Karena itu, organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik internal, merusak marwah organisasi, memunculkan persepsi negatif publik, hingga menyeret jam’iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi.
Hal-hal tersebut dinilai dapat mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” terang Dewan Pembina Lajnah Dakwah Islam Nusantara itu.
Lebih lanjut, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak bertumpu pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” pungkasnya.
