JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Menjelang pelaksanaan Muktamarke-35 Nahdlatul Ulama, desakan perkuat etika kontestasi menguat di tengah isu politik uang dan cawe-cawe penguasa. Sejumlah Pihak Prihatin Atas Praktik Transaksional dan Pemaksaan Dukungan di Tingkat Pengurus wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
Sampai saat ini, menjelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, 27-31 Agustus 2026, dinamika pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 mulai memanas.
Di tengah antusiasme warga NU, muncul keprihatinan dari sejumlah kalangan terkait cara berkampanye yang dinilai sudah keluar dari adab dan etika berorganisasi di NU.
Sejumlah sumber di internal NU menyebut adanya praktik yang mengarah pada politik transaksional untuk mendapat dukungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang. Peserta Muktamar yang berhak memilih Ketua Umum PBNU.
Konon nominal yang disebut-sebut berkisar Rp100 juta hingga Rp300 juta`bahkan sudah ada yang ngasih panjar 50 juta. Selain itu ada juga yang membawa nama besar para Muassis dan bahkan mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Prabowo dengan menyebut Paket Istana (Rois Am, Ketua Umum, Katib Am, SekJen dan BenDum).
“Tapi Saya tidak yakin kalau Presiden Prabowo ikut-ikutan soal Muktamar NU, tapi Saya juga tidak yakin kalau tidak ada Menteri yang tidak ikut cawe-cawe, kalau benar ada nya Presiden Prabowo harus menindak tegas. Biarlah Warga NU menentukan Pemimpinnya secara mandiri tanpa Intervensi pihak luar,” ujar Sudarsono Rahman dalam keterangan, Senin (10/08/2026).
Lebih lanjut, Sudarsono menyampaikan bahwa ada permintaan kepada PWNU dan PCNU untuk membuat Surat Pernyataan Dukungan serta menyerahkan Daftar Nama Calon AHWA dan Ketua Umum.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan istilah “Muktamar Jalanan” di kalangan sebagian warga NU. Istilah itu merujuk pada proses kontestasi yang dinilai lebih banyak ditentukan oleh kekuatan dana dan kekuasaan, bukan kapasitas keilmuan dan integritas.
“Kalau sejak awal prosesnya sudah seperti ini, lalu bagaimana kita bisa bicara tentang perbaikan NU ke depan? Ini menjadi contoh yang kurang baik bagi kader-kader muda,” ucap Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur & Ketua IPNU Jawa Timur 1988-1992 itu.
Menyikapi hal ini, ia mendesak agar seluruh pihak menahan diri dan kembali pada nilai-nilai dasar NU, yaitu mengedepankan musyawarah, adab, dan khidmah.
“Saya mendorong agar Anggota AHWA yang akan terpilih nanti untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga Marwah Muktamar. Salah satu wacana yang kembali menguat adalah mengembalikan mekanisme pemilihan Ketua Umum kepada Rois Aam dan AHWA,” terangnya.
“NU ini Jam’iyah Ulama, sudah seharusnya yang menjadi pertimbangan utama adalah Kapasitas Keilmuan, Wara’, dan Komitmen terhadap NU. Bukan kekuatan dana atau dukungan politik praktis,” sambungnya.
Sudarsono menegaskan, bahwa Muktamar ke-35 NU ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah Nahdlatul Ulama lima tahun ke depan.
“Publik kini menanti, apakah forum tertinggi NU ini akan mampu menjadi teladan dalam berdemokrasi yang santun dan beradab,” pungkasnya.
