Jenis kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan NU hari ini?

Gus Gudfan menawarkan satu jawaban: kepemimpinan yang tidak lahir dari panggung, tetapi dari malam—dari keheningan pesantren, dari pengabdian yang tidak banyak bicara, dari rekam jejak yang berbicara sendiri. Ia adalah figur yang namanya tidak perlu diagung-agungkan, tetapi layak dicermati secara jernih: sebagai seorang anak pesantren, pengusaha, bendahara, dan kini kandidat pemimpin, yang mencoba mempertemukan tradisi dan masa depan NU dalam satu tarikan napas.

Gus Gudfan bukan sekadar figur administratif dalam struktur NU. Ia adalah putra KH Abdul Ghofur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan. Dari garis ayah, ia merupakan keturunan Sunan Drajat; dari jalur ibu, pewaris garis keturunan Sunan Giri. Dua mata rantai sejarah dakwah Walisongo itu bukan sekadar kebanggaan genealogis—dalam tradisi pesantren, nasab adalah amanah yang harus dibuktikan melalui khidmah dan pengabdian.

Bekal itulah yang membentuknya: tumbuh dalam lingkungan pesantren, menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Ma’arif Denanyar, serta menjalani pembinaan spiritual melalui Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ia lalu menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Darul Ulum Jombang, sebelum menggeluti dunia bisnis sejak 2003 di berbagai sektor strategis—energi, petrokimia, informasi dan telekomunikasi, hingga pertambangan. Namun ia tetap aktif sebagai kader NU: Bendahara PP Pagar Nusa (2012-2017), Bendahara RMI PWNU Jawa Timur (2013-2018), Penasihat PW GP Ansor (2019-2023), hingga akhirnya dipercaya sebagai Pelaksana Tugas Bendahara Umum PBNU pada 2022 menggantikan Mardani H Maming.

Memasuki bursa calon Ketua Umum PBNU, nama Gus Gudfan tidak muncul dari manuver politik terstruktur. Dukungan justru mengalir dari bawah: para kiai, pengurus wilayah dan cabang, badan otonom, hingga lintas generasi Nahdliyin. Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara menyatakan bahwa dukungan itu tumbuh dari penilaian terhadap kiprahnya—bukan dari mobilisasi politik, apalagi permintaan dari yang bersangkutan.

Yang menarik justru sikap Gus Gudfan sendiri. Saat awal namanya disangkutpautkan dengan bursa kepemimpinan nasional, ia menunjukkan keengganan. “*Tak ngancani para santri ngaji ae aku ya*” (saya mendampingi para santri mengaji saja), ujarnya merendah. Sikap ini—yang oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) diisyaratkan sebagai sesuatu yang wajar mengingat latar belakang silsilahnya—justru menjadi pengikat simpati, bukan karena pencitraan, melainkan karena konsistensi dengan tradisi pesantren yang mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan tujuan.

Yang menjadikan Gus Gudfan layak dicermati secara substantif bukanlah popularitas, melainkan kemampuannya memadukan tiga arus besar yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri.

Pertama, ia mewakili kepemimpinan yang menghubungkan NU dari Sabang sampai Merauke. Rekam jejak pengabdiannya di berbagai badan otonom dan wilayah—dari Pagar Nusa, RMI, GP Ansor, hingga PBNU—memberinya pemahaman lintas generasi dan lintas wilayah. Ia tumbuh tidak hanya di pusaran kekuasaan Jakarta, tetapi juga di akar rumput pesantren.

Kedua, ia membawa modal profesionalisme dan manajerial yang langka di tengah organisasi sebesar NU. Sebagai bendahara umum, ia mengedepankan pendekatan manajerial profesional dalam memperkuat tata kelola organisasi dan mendorong penguatan fondasi ekonomi sebagai agenda besar transformasi NU memasuki abad keduanya. Pengalamannya sebagai pengusaha di sektor-sektor strategis bukan sekadar latar belakang personal—itu menjadi bekal untuk menjawab tantangan kemandirian ekonomi umat dan pesantren yang selama ini menjadi cita-cita bersama.

Ketiga,  ia memiliki kapasitas untuk membawa wajah NU ke panggung dunia. Di tengah dinamika geopolitik global, NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami tradisi, tetapi juga mampu membaca masa depan—figur hibrid yang memiliki akar spiritual, paham organisasi, mengerti ekonomi, mampu berdialog dengan kekuasaan, tetapi tetap tunduk kepada adab pesantren. Dalam diri Gus Gudfan, dua arus besar kewalian—melayani seperti Drajat, mengorganisasi seperti Giri—bertemu.

Membicarakan Gus Gudfan tidak bisa hanya memakai kacamata organisasi modern. Ia harus dibaca dengan perangkat yang lebih luas: sejarah wali, sosiologi pesantren, politik Islam Nusantara, tarekat, ekonomi umat, serta masa depan NU ketika memasuki abad keduanya.

Tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh terjebak dalam romantisme. Muktamar ke-35 adalah penentuan arah organisasi di tengah tantangan nyata: transformasi digital, penguatan ekonomi umat, dinamika politik, dan posisi NU di tengah peradaban global yang berubah cepat. Karena itu, pertanyaan yang lebih dalam bukanlah semata “apakah ia layak memimpin?”, melainkan: jenis kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan NU hari ini?

Gus Gudfan menawarkan satu jawaban: kepemimpinan yang tidak lahir dari panggung, tetapi dari malam—dari keheningan pesantren, dari pengabdian yang tidak banyak bicara, dari rekam jejak yang berbicara sendiri. Ia adalah figur yang namanya tidak perlu diagung-agungkan, tetapi layak dicermati secara jernih: sebagai seorang anak pesantren, pengusaha, bendahara, dan kini kandidat pemimpin, yang mencoba mempertemukan tradisi dan masa depan NU dalam satu tarikan napas.

Di tengah hingar-bingar bursa calon, nama Gudfan Arif Ghofur adalah pengingat bahwa kepemimpinan sejati sering kali tidak berteriak, tetapi mengalir—dari malam yang sunyi menuju fajar yang akan menyinari NU di abad keduanya.

Achmad Baha’ur Rifqi, Aktivis Muda NU