Jika Pajak Terus Diselewengkan, Kiai Said Aqil: Warga NU Jangan Bayar Pajak

Jakarta, LIPUTAN9.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode (2010-2021) Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, menjenguk korban penganiayaan Ananda David Ozora, putra dari pengurus GP Ansor, pada hari Selasa, (28/02/2023).

Kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo kepada David Ozora, anak pengurus GP Ansor kembali membuka luka lama masyarakat terkait kasus penyelewengan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan beberapa tahun lalu.

Pasalnya, Mario dan keluarganya kerap menamerkan kekayaan dan kemewahan. Hal ini memunculkan anggapan para pegawai DJP memanfaatkan pajak yang dibayar masyarakat untuk kekayaan mereka pribadi.

Kondisi inilah yang membuat Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj kembali mengultimatum pemerintah untuk serius mengawasi pegawai DJP agar bekerja benar. Jika penyelewengan masih terjadi, bukan tidak mungkin dirinya meminta warga NU untuk tidak bayar pajak.

“Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata di pakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan,” ucap Said Aqil usai menjenguk David Ozora di RS Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan.

“Saat itu pak SBY mengutus staffnya bertemu para ulama untuk meminta oara ulama untuk membatalkan fatwa itu. Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak,” ujar Ketua Dewan Pembina LADISNU tersebut.

Kiai Said menegaskan, kejadian ini kembali membuka luka masyarakat kembali bagaimana para pegawai DJP ternyata banyak yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.

“Maka kalau memang pemerintah masih seperti itu, bukan tidak mungkin ancaman seperti yang ada di zaman Gayus Tambunan akan terjadi lagi. Makanya kita imbau pemerintah awasi dan manfaatkan benar-benar pajak yang didapat dari rakyat untuk kepentingan pembangunan Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian, Said Aqil masih percaya pemerintah akan bersikap tegas dan benar-benar memihak pada masyarakat.

“Sejauh ini kita masih percaya pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Supaya ke depan tidak terulang lagi kasus-kasus yang mencederai masyarakat seperti ini,” pungkasnya. (Ai)