KDM Bantah Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos, MUI: Vasektomi Boleh dengan Syarat

Jakarta | LIPUTAN9NEWS
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) memberikan klarifikasi terkait vasektomi menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Dia membantah kabar tersebut dan menyatakan tidak ada kebijakan seperti itu dari pemerintah provinsi.

“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” kata KDM di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (08/05/2025) dilansir dari Tempo.com.

KDM mengatakan program keluarga berencana (KB) memang menjadi bagian dari upaya pengendalian penduduk, namun bukan merupakan syarat wajib dalam penyaluran bansos. Ia menegaskan bahwa KB hanya bersifat imbauan, terutama bagi keluarga yang memiliki banyak anak.

“Bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana; dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja, kan, ada yang lain, ada pengaman,” katanya.

Sebelumnya, KDM sempat mengusulkan agar kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bansos dari provinsi.

Usulan KDM ini disampaikan sebagai upaya menciptakan pemerataan distribusi bantuan serta menekan angka kelahiran yang dinilai memengaruhi tingkat kemiskinan.

Kemudian KDM menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ucapnya di Bandung, Senin (28/04/20250.

Sebelumnya, KDM menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki.

“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” katanya.

Usulan KDM mengenai vasektomi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI Jawa Barat menyatakan bahwa sterilisasi pada pria atau vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

Namun demikian, menurut Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei, vasektomi diperbolehkan jika untuk alasan kesehatan dan tidak menyebabkan kemandulan permanen.

“Boleh dilakukan kalau tujuannya tidak menyalahi syariat seperti kesehatan, tidak menyebabkan kemandulan permanen, ada jaminan fungsi reproduksi seperti semula apabila diinginkan, tidak menimbulkan bahaya atau mudharat pada yang bersangkutan,” ucap Rahmat Syafei, Kamis (01/05/2025).

(MFA)