JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KHM. Cholil Nafis, memberikan penegasan terkait buku berjudul Islam Ala Prabowo yang belakangan menjadi perhatian publik.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun media sosialnya pada 10 September 2026, Kiai Cholil Nafis menegaskan bahwa buku tersebut bukan merupakan program, pekerjaan, maupun produk resmi MUI tahun 2025. Ia juga menyatakan bahwa penulis buku tersebut bukan pengurus MUI.
“Kami perlu menegaskan bahwa buku Islam Ala Prabowo bukan merupakan program, pekerjaan, ataupun produk resmi MUI tahun 2025. Penulis buku tersebut juga bukan pengurus MUI,” ujar KHM. Cholil Nafis, Kamis.
Menurutnya, kehadiran Ketua Umum MUI dalam acara yang berkaitan dengan peluncuran buku tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan institusional MUI terhadap buku itu.
Selain itu, Ulama asal Madura alumni Ponpes Sidogiri itu menjelaskan, Ketua Umum MUI hadir dalam kegiatan tersebut dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS, sementara peluncuran buku menjadi salah satu rangkaian kegiatan acara.
“Kehadiran Ketua Umum MUI dalam acara tersebut adalah dalam rangka menghadiri Rakornas BAZNAS, yang salah satu rangkaian acaranya berupa peluncuran buku,” terangnya.
Karena itu, lanjut Kiai Cholil Nafis, kehadiran Ketua Umum MUI tersebut tidak bisa ditafsirkan bahwa Islam Ala Prabowo merupakan produk maupun program resmi Majelis Ulama Indonesia.
Meski menegaskan buku tersebut bukan produk resmi MUI, Kiai Cholil juga menyampaikan penilaian terhadap substansi buku Islam Ala Prabowo.
Berdasarkan penilaian yang disampaikannya, tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam aspek akidah maupun syariah.
“Dari sisi substansi, berdasarkan penilaian kami, tidak ditemukan penyimpangan dalam akidah maupun syariah,” tegasnya.
Menurutnya, buku tersebut merupakan bunga rampai yang memuat perspektif para penulis mengenai sosok Presiden Prabowo Subianto serta pandangan tentang bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam konteks sosial, politik, dan kehidupan kebangsaan.
Namun demikian, Wakil Ketua Umum MUI itu memberikan catatan penting terkait proses penulisan buku, khususnya mengenai kecermatan dalam mengutip dan menyajikan hasil wawancara dengan narasumber.
Ia menekankan pentingnya melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber terhadap materi wawancara yang akan dituangkan dalam sebuah buku.
“Adapun catatan kami adalah mengenai kecermatan dalam proses penulisan, terutama pentingnya melakukan konfirmasi kembali kepada narasumber atas materi wawancara yang dituangkan dalam buku,” katanya.
ia juga mengatakat, langkah tersebut penting dilakukan agar sebuah karya tidak menimbulkan kesalahpahaman, sanggahan, maupun kekeliruan di kemudian hari.
Di akhir pernyataannya, Kiai Cholil Nafis kembali mempertegas posisi MUI terkait polemik yang berkembang mengenai buku tersebut.
“Jadi, posisi MUI jelas: buku tersebut bukan produk atau program resmi MUI, dan dari sisi akidah maupun syariah tidak terdapat persoalan yang menyimpang,” pungkas KHM. Cholil Nafis.
Dengan penegasan tersebut, MUI melalui pernyataan Wakil Ketua Umumnya membedakan secara tegas antara status kelembagaan buku Islam Ala Prabowo dan penilaian terhadap substansi keagamaannya. Buku tersebut disebut bukan produk resmi MUI, sementara dari sisi akidah dan syariah, menurut penilaian yang disampaikan Kiai Cholil Nafis, tidak ditemukan unsur penyimpangan.
