JAKARTA | LIPUTAN9NEWS — Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Ahad (21/12/2025), tak sekadar menjadi ruang temu para Mustasyar dan Masyaikh (kiai sepuh) Nahdlatul Ulama. Pesantren ini menjelma simpul harapan sekaligus ujian bagi masa depan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tengah dilanda konflik internal berkepanjangan.
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menilai konflik di tubuh PBNU telah memasuki tahap mengkhawatirkan. Jakarta, kata dia, menjadi episentrum pertarungan internal tersebut. Dampaknya bukan hanya mengganggu tata kelola organisasi, tetapi juga berpotensi mengancam kondusivitas sosial Ibu Kota pasca kerusuhan akhir Agustus lalu.
“Konflik ini harus segera disudahi. Jakarta harus tetap kondusif. Jika konflik terus dibiarkan, ia akan menjadi beban sosial dan moral,” ujar KH Lutfi Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Sabtu (20/12/2025).
Menurut Kiai Lutfi, seluruh ikhtiar islah terutama yang digagas para Mustasyar dan Masyaikh harus didukung tanpa syarat. Ia menegaskan, pertemuan di Lirboyo bukan forum biasa. Di sana berkumpul para penjaga marwah NU, tokoh-tokoh yang selama ini berdiri di balik layar sejarah jam’iyyah, memastikan NU tetap utuh, waras, dan berkontribusi bagi bangsa serta negara.
Kiai Lutfi optimistis keputusan terbaik akan lahir dari forum tersebut.
“Para Mustasyar, Masyaikh, serta pengurus PWNU dan PCNU yang hadir memikul tanggung jawab sejarah untuk mengembalikan PBNU ke jalan islah,” terangnya.
Lebih lanjut Ia menekankan faktor waktu sebagai hal krusial. Setiap detik konflik yang dibiarkan, menurutnya, sama dengan menggerus kredibilitas moral NU—warisan panjang yang dirintis para muassis sejak 1926.
“NU bukan sekadar organisasi. Ia adalah etika sosial, rujukan moral, dan penyangga kebangsaan,” tegasnya.
Namun demikian, Kiai Lutfi juga menyampaikan peringatan keras. Jika ikhtiar terakhir para Mustasyar dan Masyaikh di Lirboyo kembali diabaikan PBNU, PWNU DKI Jakarta menyatakan siap melangkah lebih jauh. Mereka siap menjadi inisiator sekaligus tuan rumah Muktamar Luar Biasa (MLB), termasuk mendorong pencabutan mandat Rais Aam oleh Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) hasil Muktamar ke-34 di Lampung.
Kiai Lutfi menyebut Musyawarah Kubro di Lirboyo sebagai momentum bersejarah. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan islah terjadi, bahkan diduga berupaya menggagalkan pertemuan dengan menghalangi kehadiran para undangan.
“Kami memastikan PWNU DKI Jakarta akan hadir,” ujarnya tegas.
Di Lirboyo, para kiai sepuh kembali berbicara dengan bahasa yang mungkin tak lantang, namun selalu menentukan. Apakah suara itu akan didengar atau kembali diabaikan, akan menentukan arah NU ke depan, kembali ke khittah islah, atau terus terperosok dalam konflik internal yang melelahkan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Musyawarah Kubro NU di Pesantren Lirboyo digelar berdasarkan surat undangan bernomor 058/A/AZM/P2L/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025. Surat tersebut ditandatangani Pengasuh Pesantren Lirboyo KH M Anwar Manshur selaku sohibul hajat dan KH Abdulloh Kafabihi Mahrus sebagai sohibul bait.
Forum ini mengundang unsur Mustasyar PBNU, pengurus wilayah dan cabang se-Indonesia, serta tokoh-tokoh NU. Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan para sesepuh NU sebelumnya di Pesantren Al-Falah Ploso dan Pesantren Tebuireng, yang mendorong penyelesaian persoalan PBNU melalui mekanisme organisasi.
Forum Sesepuh NU di Tebuireng menghasilkan empat poin pernyataan sikap.
Pertama, forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi. Kedua, forum mencermati adanya informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum PBNU yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi.
Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno penetapan penjabat (PJ) tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi dan Keempat, forum mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, serta menghindari langkah-langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
