KPK Cium Bau Anyir Kemenag Jual Beli Kuota Haji Khusus Via Petugas Medis

KPK menyebut, kuota itu seharusnya digunakan bagi petugas medis dan pendamping selama ibadah haji. “PIHK (pelaksana ibadah haji khusus) ini kemudian menjual kuota yang seharusnya khusus untuk petugas haji, diperjualbelikan kepada calon jamaah (haji khusus) lainnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (09/10/2025).

Menurut Budi, pemerintah sebenarnya mengalokasikan kuota petugas haji kepada biro jasa perjalanan. Kuota tersebut di luar tim petugas yang disiapkan negara. Tujuannya demi memastikan kesehatan dan keamanan jamaah haji. Tetapi, kuota itu malah dipermainkan demi meraup keuntungan.

“Ini kan ada paketannya, jadi setiap kuota berapa itu kan ada jatahnya. Kuota misalnya 40 atau 50 begitu harus ada pendamping-pendampingnya, harus ada petugasnya,” terangnya.

KPK menyatakan tanggung jawab penyediaan petugas haji khusus mestinya berada di tangan PIHK. Pasalnya, pemerintah menyiapkan petugas bagi jemaah haji reguler. “Itu artinya supaya pelayanan dari penyelenggara ibadah haji ini bisa betul-betul kita berikan yang terbaik bagi jamaah Indonesia,” ujar Budi.

Selain itu, KPK menegaskan aksi culas itu berpengaruh terhadap pelaksanaan haji karena menurunkan jumlah petugas yang seharusnya membantu jamaah haji. “Petugas haji menjadi secara kuantitas jumlahnya berkurang. Tentu ini akan berdampak pada kualitas pelayanan haji itu sendiri,” jelasnya.

KPK mengungkap dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel melobi Kemenag supaya memperoleh kuota yang lebih banyak bagi haji khusus. KPK mengendus lebih dari 100 travel haji dan umrah diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tapi, KPK belum merinci ratusan agen travel itu.

KPK menyebut, setiap travel memperoleh jumlah kuota haji khusus berbeda-beda. Hal itu didasarkan seberapa besar atau kecil travel itu. Dari kalkulasi awal, KPK mengklaim kerugian negara dalam perkara itu mencapai lebih Rp 1 triliun.

Sementara itu, KPK menuntaskan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mujab (SM) pada Rabu (8/10/2025). Saiful berstatus saksi perkara korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 pada Kementerian Agama (Kemenag).

Budi Prasetyo menambahkan, penyidik KPK mendalami SM yang pernah duduk sebagai Direktur Pelayanan Haji Kemenag. “Diperiksa terkait dengan jabatan sebelumnya, yaitu sebagai Direktur Pelayanan Haji,” katanya.

KPK menerangkan penyidik menggali keterangan Saiful mengenai penyelenggaraan ibadah haji reguler. Pasalnya, pelayanan haji reguler terpengaruh dengan permainan culas dalam pembagian kuota haji tambahan.

“Penyidik mendalami terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji reguler. Kenapa ini penting? Karena ini kan juga salah satu yang terdampak atau terakses dari adanya diskresi pembagian kuota tambahan,” ujar Budi.

Kemudian, penyidik KPK mendalami pengetahuan Saiful terkait mekanisme pembagian kuota haji tambahan menjadi 50:50 bagi haji reguler dan khusus. KPK mempersoalkan diskresi eks menag Yaqut Cholil Qoumas dengan terbitnya SK Nomor 130 Tahun 2024 tentang Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024.

Lewat SK itu, diatur ketentuan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. SK Gus Yaqut itu dipandang melanggar UU Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengatur 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

“Penyidik juga mendalami terkait dengan mekanisme pembagian dari kuota haji tambahan tersebut menjadi 50-50 Itu seperti apa. Jadi KPK tidak hanya mendalami terkait dengan pelaksanaan ibadah haji khususnya, tapi juga regulernya karena itu juga terdampak dari adanya diskresi pembagian kuota ini,” ujar Budi.

KPK mengungkap dugaan asosiasi yang mewakili perusahaan travel melobi Kemenag supaya memperoleh kuota yang lebih banyak bagi haji khusus. KPK mengendus lebih dari 100 travel haji dan umrah diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tapi, KPK belum merinci ratusan agen travel itu.

KPK menyebut setiap travel memperoleh jumlah kuota haji khusus berbeda-beda. Hal itu didasarkan seberapa besar atau kecil travel itu. Dari kalkulasi awal, KPK mengklaim kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun lebih.

KPK sudah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan meski tersangkanya belum diungkap. Penetapan tersangka merujuk pada Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK telah banyak memeriksa pejabat di Kemenag dan pihak penyedia travel haji. Bahkan KPK telah dua kali memeriksa eks menag Yaqut Cholil Qoumas yaitu pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025. Walau demikian, KPK tak kunjung menetapkan satu pun tersangka.

(YZP)