KPK Minta Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Jelaskan Temuan Barang Bukti di Rumah Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Syarif Hamzah Asyathry (SHA) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan Wasekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyathry, beberapa waktu lalu. Permintaan keterangan berkaitan dengan temuan barang di rumah eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YQC), pada kasus dugaan korupsi (rasuah) penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) RI.

“Dikonfirmasi terkait dokumen dan barang bukti elektronik yang ditemukan saat penggeledahan di rumah saudara YCQ,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (08/09/2025).

Budi Prasetyo enggan memerinci jawaban pemeriksaan Syarif Hamzah kepada penyidik. Informasi dari saksi itu sudah dicatat untuk pemberkasan perkara.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji (haji reguler).

BeritaTerkait:

Kemenag Terbitkan Juknis Perlindungan Santri, Pesantren Wajib Jadi Ruang Aman Bebas Kekerasan

Kemenag Kawal Pemulihan dan Pendidikan Siswa Rumah Tahfiz Hamalatul Qur’an

Khalid Basalamah Akui Setor USD554.500 ke KPK dalam Sidang Korupsi Haji

Kabar Gembira! Kemenag Buka Bantuan Masjid Rp50 Juta

Dari total itu, diketahui, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (07/08/2025). Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” pungkasnya.

(MFA)