KPK Sita Pengembalian Uang HIMPUH dan PIHK Terkait Korupsi Kuota Haji

“Dalam beberapa pemeriksaan terakhir, KPK juga menerima pengembalian dari para biro travel ataupun PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) secara khusus atau di antaranya dari biro-biro travel di bawah asosiasi HIMPUH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (30/09/2024).

Budi Prasetyo belum beberkan jumlah uang yang dikembalikan. Budi hanya bilang uang tersebut kini telah disita penyidik dan dijadikan barang bukti untuk melengkapi pemberkasan kasus.

“Nanti kami akan cek ya, karena ada beberapa, ada sejumlah biro travel yang sudah mengembalikan,” kata dia.

Budi berharap biro perjalanan haji lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang sedang diusut untuk bersikap kooperatif membantu penyidikan. Termasuk dengan memberikan keterangan dengan jujur serta mengembalikan uang yang diduga diterima secara tidak sah.

Menurut dia, kerja sama dari para saksi akan mempercepat proses penyidikan dan membantu KPK segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid  Basalamah. Namun, KPK hingga kini belum memberi informasi berapa total uang yang dikembalikan tersebut.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, ditemukan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. Temuan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang.

Dalam proses berjalan, KPK sudah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

(Yzp)