JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Tinggal menghitung hari, ribuan muktamirin dari seluruh penjuru Nusantara akan sowan ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, untuk ngalap berkah sekaligus menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Forum permusyawaratan tertinggi ini menentukan wajah keulamaan yang akan menuntun organisasi Islam terbesar di dunia ini memasuki abad keduanya.
Keprihatinan menjelang hajat besar itu sampai ke para kiai sepuh sendiri. Dalam silaturahmi di Kramat Raya, beberapa hari lalu, muncul seruan moral yang mengingatkan agar seluruh rangkaian menuju Muktamar ke-35 tetap berjalan di atas garis dan tujuan aslinya, sebagai forum musyawarah keulamaan, bukan ajang kalkulasi kepentingan sesaat.
Di antara pesan yang mengemuka, ada usulan agar penyampaian nama calon Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) digeser lebih dekat ke waktu tabulasi, tidak lagi bersamaan dengan pendaftaran peserta. Usulan ini menarik disandingkan dengan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 5 Tahun 2025 Bab II Pasal 2 ayat (5), yang hingga kini masih menggariskan penyampaian nama calon AHWA bersamaan dengan pendaftaran peserta.
Sayangnya, ruang publik belakangan lebih ramai oleh desas-desus seputar “deal politik,” siapa berjanji mendukung siapa, siapa menukar restu dengan kursi, ketimbang oleh pertanyaan yang jauh lebih mendasar: kriteria apa yang sepatutnya dipegang ketika memilih pemimpin tertinggi Syuriyah? Ada baiknya, di tengah kebisingan itu, kita kembali pada kaidah yang jauh lebih tua dan jauh lebih jujur daripada rumor apa pun.
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU sebenarnya sudah menggariskan kriteria itu sejak lama. BAB XIV Pasal 40 ayat (1) butir c menegaskan, kriteria ulama yang layak dipilih adalah mereka yang “beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.”
Kriteria itu pernah dirangkum lebih ringkas oleh KH Ma’ruf Amin, dalam empat kata kunci: faqih, munazzim, muharrik, dan mutawarri’. Kedalaman ilmu, kepiawaian mengelola organisasi, kemampuan menggerakkan jam’iyyah, dan kewara’an menjaga diri dari yang syubhat.
Sosok yang selama ini mengemban amanah Rais Aam, KH. Miftachul Akhyar pernah menegaskan prinsip ini secara gamblang, tepat saat pidato pembukaannya di Muktamar Lampung, pada 2021. Ia mengibaratkan kader NU sebagai tongkat yang berubah wujud menjadi ular ketika menumpas kezaliman, lalu kembali menjadi tongkat begitu para masyayikh dan Syuriyah menilai tugas itu telah cukup. Penutup pidato itu ringkas namun tegas, “maka supremasi Syuriyah mutlak.” Prinsip itu menjadi pengingat bahwa arah organisasi mesti tunduk pada otoritas keulamaan, bukan didikte oleh dinamika politik praktis.
Dari sekian banyak kriteria itu, dua hal terasa paling relevan untuk membaca dinamika hari ini: kapasitas mengelola organisasi, dan keteguhan menjaga diri dari godaan transaksi kekuasaan.
Mengelola organisasi dengan jutaan warga bukan perkara ringan. Puluhan ribu cabang tersebar dari tingkat wilayah hingga ranting. Ditambah agenda besar misalnya roadmap dua puluh lima tahun ke depan. Semua itu menuntut kepiawaian manajerial yang hanya bisa dibuktikan lewat rekam jejak, bukan sekadar ucapan. Karena kepemimpinan Rais Aam bukan jabatan yang dinilai dari retorika. Ia hanya teruji dari kerja nyata sepanjang masa khidmah. Sejak dipercaya mengemban amanah itu pada Muktamar ke-34 di Lampung, satu periode penuh sudah dilalui.
Keteguhan yang nyata justru datang di titik paling genting. Menjelang penghujung masa khidmah, PBNU sempat dilanda dualisme kepemimpinan yang mengancam keutuhan organisasi. Alih-alih membiarkan sengketa itu berlarut, para masyayikh dan mustasyar memfasilitasi musyawarah bersama di Lirboyo, akhir Desember 2025. Forum yang berjalan tiga jam itu menghasilkan islah, murni lewat mufakat, tanpa mekanisme voting. Konflik yang sempat mengancam retaknya jam’iyyah pun berakhir dengan kesepakatan menggelar Muktamar ke-35 secara bersama.
Cara penyelesaian semacam itu, tanpa voting dan murni lewat musyawarah, sebenarnya sudah lama digariskan dalam fikih siyasah klasik. Imam al-Māwardī dalam al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah (Darul Hadis, hlm. 25-26) memberi kaidah yang menarik soal ini. Ketika dua calon setara dalam syarat kepemimpinan, yang diutamakan bukan otomatis yang lebih tua atau lebih segar. Bila satu lebih berilmu dan yang lain lebih berani, maka yang menentukan adalah kebutuhan zaman. Jika keadaan menuntut keberanian, karena perbatasan meluas dan pemberontakan bermunculan, yang lebih berani lebih berhak. Namun jika keadaan menuntut ilmu, karena massa perlu ditenangkan (sukūn al-dahmā’) dan ahli bid’ah bermunculan, maka yang lebih berilmu lebih berhak memimpin.
Kaidah itu terasa pas untuk membaca situasi NU hari ini. Di tengah riuh rumor, isu dugaan politik uang, dan polarisasi antarkubu, kebutuhan yang paling mendesak bukan sosok baru yang berpotensi menambah gejolak, melainkan sosok yang sudah teruji mampu menenangkan. Al-Māwardī bahkan menegaskan, legitimasi seorang pemimpin diukur dari kesegeraan umat menaatinya tanpa ragu berbaiat, bukan dari intensitas kampanye yang menyertainya.
Berbagai isu jelang Muktamar yang belakangan santer beredar, ada baiknya kita cermati Tafsīr Marāḥ Labīd karya Syaikh Nawawi al-Bantani saat membedah ayat (QS. Al-Māidah [5]: 54), ……yujāhidūna fī sabīlillāh wa lā yakhāfūna laumata lāim, “…mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang mencela…”. Menurutnya, frasa “wa lā yakhāfūna laumata lāim, tidak takut celaan orang yang mencela” dijelaskan sebagai ciri mereka yang kuat imannya dalam menolong agama, berbeda dengan kaum munafik yang justru senantiasa mengawasi arah angin dan takut kepada celaan. Barang siapa kukuh dalam prinsipnya, tulis Syaikh Nawawi, ia tidak gentar oleh cercaan siapa pun ketika menegakkan kebenaran dengan tangan dan lisannya (j. 1, h. 277).
Logika yang sama berlaku untuk sikap wira’i secara umum. Wira’i adalah sikap menjaga diri dari segala yang syubhat, apalagi yang haram. Seorang pemimpin yang secara tabiat benar-benar wira’i tidak memerlukan instrumen tawar-menawar kekuasaan untuk meraih kedudukan. Sebab kedudukan yang diperoleh lewat transaksi justru bertentangan dengan hakikat kewara’an itu sendiri.
Qonun Asasi yang digariskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, sudah mengingatkan hal ini jauh sebelum era kita. Jam’iyyah ini digambarkan sebagai “jam’iyyah yang lurus, damai, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengal di tenggorokan orang-orang yang tidak baik.”
Gesekan, kecurigaan, bahkan fitnah, mestinya disikapi dengan tepa selira oleh nahdliyin dalam membaca dinamika organisasi hari ini, sebab boleh jadi itu bukan tanda penyimpangan, melainkan harga yang lumrah dibayar oleh jam’iyyah yang berpegang teguh pada garis lurusnya.
Dalam beberapa hari ke depan, di bawah langit Tambakberas, ribuan muktamirin akan duduk bersila menunggu keputusan yang bukan sekadar soal siapa memimpin, melainkan soal ke mana jam’iyyah ini akan melangkah. Simbah Hasyim Asy’ari kembali menitipkan pesan yang tak lekang oleh zaman untuk momen semacam ini. “Kejayaan yang pernah mereka raih tak lain karena mereka bersatu dalam cita-cita, seia sekata, dan searah tujuan. Itulah benteng paling kokoh bagi keselamatan ajaran mereka.”
Bila kita renungkan sejenak, ada pelajaran sederhana yang diwariskan sejak awal seorang santri belajar di pesantren, jauh sebelum ia mengerti fikih siyāsah atau tata kelola organisasi. Bahwa kepercayaan kepada guru tidak dibangun dari sekali pertemuan, melainkan dari kesetiaan yang teruji berkali-kali. Bahwa keteguhan sejati justru lahir ketika seseorang tetap berjalan lurus meski dicerca. Prinsip itulah yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan di Tambakberas, jauh lebih dalam daripada sekadar pertarungan nama.
Akhirnya, Muktamar ke-35 sesungguhnya sedang menimbang arah abad kedua Nahdlatul Ulama. Kriteria yang tertuang dalam Anggaran Dasar NU dan yang bersambung dalam satu sanad keilmuan hingga Syaikh Nawawi al-Bantani, adalah kompas yang jauh lebih tua, jauh lebih jujur, dan jauh lebih layak dipegang para muktamirin, ketimbang riuhnya rumor yang beredar hari-hari ini. Sebab pada akhirnya, yang akan dikenang bukanlah siapa yang paling ramai diperbincangkan, melainkan siapa yang paling setia menjaga arah yang lurus, sekalipun sepi dari sorak-sorai. Wallāhu A’lam.
KH. Imam Taufiq, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang; Guru Besar UIN Walisongo Semarang.
