Mengawal Nakhoda Baru Abad Kedua NU: Langkah Kiai Imam Jazuli Menuju Kursi Ketua Umum PBNU

Di sana di atas lahan yang luas, berdiri Pondok Pesantren Bina Insan Mulia (BIMA). Dengan gedung-gedung berarsitektur megah, manajemen rapi, serta deretan fasilitas premium, BIMA tidak lagi tampak seperti tempat ”pelarian” dari arus modernitas. Justru, pesantren itu mewujud sebagai sebuah laboratorium masa depan tempat peradaban Islam baru dirancang.

Di pusat pusaran transformasi itulah duduk seorang pengasuh berusia 49 tahun. Dia kerap mengenakan sarung dipadu kaus oblong putih dan kopiah hitam. Dialah KH Imam Jazuli, Lc, MA. Ulama kelahiran 17 November 1976 itu seolah menjadi sebuah metafora hidup dari “Jembatan Dua Dunia”.

Secara kultural, tubuh dan sanubarinya berdiri tegak di atas fondasi kokoh tradisi salaf yang murni, ditempa gemblengan kitab selama bertahun-tahun di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.

Namun, di saat yang sama, kepalanya menembus awan globalisasi. Sudut pandangnya dibasahi angin akademis Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, tempat merengkuh gelar sarjananya, serta diperluas oleh diskursus strategi internasional dan pertahanan saat menempuh studi pascasarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaya.

Maka, tidak mengherankan, ketika namanya kini menggelinding sebagai salah seorang calon Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menjelang Muktamar ke-35 NU awal Agustus 2026 mendatang, sebagian besar Nahdliyin pun melihatnya bukan sekadar sebagai figur alternatif. Namun,dipandang sebagai sosok pemimpin pemersatu, jembatan kebuntuan struktural dan kultural NU.

Di kalangan warga Nahdliyin, jamak dipahami bahwa NU kini sedang mengarungi samudera luas abad keduanya. Di era disrupsi digital yang bergerak secepat kilat ini, NU membutuhkan sosok nakhoda yang tidak hanya pandai membaca arah mata angin lewat rasi bintang tradisi, melainkan juga seorang kapten yang mahir mengoperasikan kompas digital, membaca algoritma, serta mengendalikan radar modern.

Nah, tampaknya KH Imam Jazuli termasuk menjadi bagian dari narasi itu. Keberhasilannya menyulap pesantren kecil yang bermula dari rahim Ponpes Al-Ikhlas Tegal Koneng pada tahun 2012 menjadi institusi raksasa dengan kini memiliki ribuan santri adalah miniatur dari apa yang bisa dilakukan untuk tata kelola organisasi sebesar PBNU.

Pertumbuhan masif ini tercatat secara faktual oleh Rabithah Ma’ahid Islamiah (RMI) PWNU Jawa Barat, di mana pada tahun ajaran 2025 saja, BIMA memecahkan rekor dengan menerima 2.522 santri baru hanya dalam satu tahun angkatan.

Kiai Imjaz laksana seorang teknokrat ulung yang juga ulama. Mampu melipat jarak antara sakralnya doktrin agama dan rigidnya manajemen korporasi. “Pesantren itu tidak boleh kumuh. Pesantren harus memberikan ruang terbaik bagi santri agar mereka percaya diri menatap dunia,” argumennya dalam sebuah kesempatan yang mendobrak kemapanan cara berpikir lama yang mengidentikkan pesantren dengan kesahajaan yang serba terbatas.

Bagi Kiai Imjaz, fasilitas seperti kamar ber-AC, smart TV hingga laboratorium bahasa bukanlah bentuk hedonisme. Namun, instrumen penting agar generasi muda Muslim mampu bertarung di level internasional. Visi global itu pun diejawantahkan lewat penerapan kurikulum berbasis Cambridge Standard di unit-unit unggulannya, yang membuka gerbang emas bagi para alumni untuk melanjutkan studi ke Timur Tengah, Eropa, hingga perguruan tinggi negeri favorit di tanah air.

Melalui Imam Jazuli Foundation, sang kiai juga secara masif menginisiasi gerakan “Transformasi Pesantren Nasional”. Para pengasuh pondok pesantren dari puluhan provinsi di Indonesia dikumpulkan, dilatih, dan diberikan wawasan tentang digitalisasi serta kemandirian ekonomi.

Langkah strategis tersebut ibarat menanam sauh-sauh kultural yang kuat di akar rumput. Di sana, sang pengasuh tidak hanya sedang membagikan ilmu manajemen, tetapi secara tidak langsung sedang merajut tenunan bukti yang rapi dan organik dari tingkat bawah menuju panggung Muktamar.

Langkah Kiai Imjaz menuju panggung tertinggi PBNU tentu bukan tanpa kerikil. Sebagai organisasi Islam terbesar, NU telah memiliki benteng birokrasi dan aturan kaderisasi yang ketat melalui Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU tentang syarat fungsionaris. Salah satunya adalah kewajiban bagi setiap calon pengurus harian tingkat pusat untuk lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah atau tinggi.

Namun, sebagai seorang pemikir strategi, Kiai Imjaz tentu mengetahui persis kapan harus mengambil langkah taktis dan strategis. Pada pertengahan Mei 2026 lalu, ia bersama deretan kiai muda dan tokoh-tokoh lainnya telah menjalani tahapan tersebut. Selembar sertifikat PMKNU, kini menjadi pintu masuk yang sah secara konstitusi organisasi, melengkapi rekam jejaknya yang pernah mengabdi di PCINU Mesir dan Wakil Ketua RMI PBNU 2010-2015,

Di panggung wacana publik, Kiai Imjaz dikenal memiliki pena yang tajam. Melalui kolom-kolom opininya yang rutin menghiasi media, tulisan-tulisannya kerap kali laksana martil yang memukul ego-ego politik praktis yang mencoba mengintervensi independensi NU. Ia termasuk kritikus yang produktif sekaligus konseptor yang jeli.

Lewat gagasan-gagasannya, Kiai Imjaz konsisten menyuarakan pentingnya merawat marwah organisasi dengan kembali pada Khittah NU. Baginya, dalam tubuh organisasi berlambang jagat ini, keputusan tertinggi harus tegak lurus berada di bawah restu, petunjuk, dan titah para kiai sepuh di jajaran Syuriyah.

Muktamar ke-35 NU mendatang, akan menjadi panggung sejarah yang krusial. Satu hal yang pasti, Kiai Imjaz kini bukan lagi sekadar penonton yang berdiri di pinggir lapangan hijau. Namun, ia menjadi bagian kandidat nakhoda yang tampaknya sepenuhnya sudah siap dengan bekal administrasi, visi kemandirian, portofolio nyata, serta restu dari sejumlah kiai.

(WLY/MSN)