JOMBANG | LIPUTAN9NEWS
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031.
Keputusan penting tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, hingga Minggu (30/08/2026) dini hari.
Perubahan mekanisme pemilihan disepakati melalui pemungutan suara setelah forum tidak mencapai kata mufakat dalam pembahasan mengenai sistem pemilihan Ketua Umum PBNU.
Dalam voting yang disahkan pada pukul 00.38 WIB, sebanyak 552 suara masuk. Opsi B atau “Berubah” memperoleh 401 suara, sementara opsi A atau “Tetap” mendapatkan 150 suara. Satu suara dinyatakan tidak sah.
Dengan hasil tersebut, forum muktamirin menetapkan mekanisme baru pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode 2026–2031.
Konsekuensi utama keputusan tersebut adalah pemilihan Ketua Umum PBNU tidak lagi menggunakan pola one man one vote secara langsung oleh seluruh peserta muktamar seperti mekanisme sebelumnya.
Dalam mekanisme baru, PCNU, PWNU, dan PCINU masing-masing akan mengusulkan lima nama calon Ketua Umum PBNU.
Nama-nama yang dihimpun dari struktur tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi proses penentuan Ketua Umum PBNU melalui Rais ‘Aam terpilih bersama anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Dengan demikian, proses pemilihan bergeser dari pola pemungutan suara langsung oleh seluruh muktamirin menuju mekanisme yang memberikan porsi lebih besar kepada proses penjaringan organisasi dan keputusan AHWA.
Keputusan tersebut merupakan puncak dari pembahasan yang berlangsung cukup alot sejak Sidang Komisi Organisasi pada Sabtu (29/08/2026).
Perdebatan terjadi karena peserta muktamar terbelah antara pilihan mempertahankan mekanisme pemilihan yang berlaku dan mengubah pola pemilihan Ketua Umum PBNU.
Sidang bahkan beberapa kali diskors sebelum akhirnya forum memutuskan membawa persoalan tersebut ke mekanisme voting.
Sidang Pleno III yang membahas persoalan tersebut dipimpin Ketua Steering Committee Muktamar ke-35 NU, Prof. KH. M. Nuh.
Hasil voting kemudian disahkan pada Minggu dini hari dan menjadi keputusan resmi Muktamar.
Perubahan mekanisme tersebut sekaligus memperkuat posisi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam proses penentuan kepemimpinan PBNU.
Dalam pola baru ini, proses tidak berhenti pada pengumpulan dukungan suara muktamirin. Penjaringan calon dilakukan melalui struktur NU di tingkat cabang, wilayah, dan cabang istimewa, sebelum kemudian masuk dalam mekanisme penentuan oleh Rais ‘Aam terpilih bersama anggota AHWA.
Pendukung perubahan mekanisme sebelumnya menilai pola tersebut lebih dekat dengan prinsip syura, sekaligus memberikan ruang untuk mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan kelayakan calon pemimpin, bukan semata-mata berdasarkan jumlah suara.
Keputusan perubahan mekanisme kini membuka tahapan penting berikutnya dalam proses pergantian kepemimpinan PBNU.
PCNU, PWNU, dan PCINU akan menjadi bagian penting dalam proses penjaringan lima nama calon Ketua Umum PBNU. Nama-nama tersebut selanjutnya akan masuk dalam mekanisme penentuan yang melibatkan Rais ‘Aam terpilih dan AHWA.
Sementara itu, Muktamar ke-35 NU dijadwalkan memasuki agenda penutupan pada Minggu (30/8/2026) pagi.
Pada agenda tersebut, Ketua Umum PBNU terpilih masa khidmah 2026–2031 dijadwalkan menyampaikan sambutan perdana, dilanjutkan sambutan Rais ‘Aam PBNU terpilih sebagai bagian dari rangkaian penutupan Muktamar ke-35 NU.
Keputusan perubahan mekanisme pemilihan ini menjadi salah satu keputusan paling strategis Muktamar ke-35 NU karena akan menentukan bagaimana kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 ditetapkan.
