PAN Klaim Partai Anak Nahdliyin, Cicit Pendiri NU: Jangan Cuma Jual Nama NU

Kali ini, tanggapan datang dari Ketua Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Jombang, Taufiqi Fakkarudin Assilahi atau Gus Fiqi, yang mengajak semua pihak menyikapi dinamika tersebut secara bijak, proporsional, dan tidak melupakan perjalanan sejarah bangsa.

Gus Fiqi, yang merupakan cicit salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, KH Abdul Wahab Chasbullah, menilai perbedaan pandangan antara organisasi kemasyarakatan dan partai politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Namun, menurutnya, perdebatan politik tidak boleh membuat kader NU kehilangan ingatan terhadap sejarah hubungan para tokoh Nahdliyin dengan kekuatan-kekuatan politik nasional.

“Intinya kita ini jangan sampai lupa dengan adanya sejarah Republik ini. Kita pernah punya presiden dari kader Nahdlatul Ulama yaitu sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,” kata Gus Fiqi, Selasa (08/09/2026).

Ia kemudian mengingatkan kembali momentum politik ketika KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia keempat.

Pada periode tersebut, tokoh PAN Amien Rais menjabat sebagai Ketua MPR RI dan menjadi salah satu figur penting dalam dinamika politik nasional saat itu.

Menurut Gus Fiqi, sejarah tersebut harus menjadi bahan refleksi bagi seluruh pihak, termasuk kader NU dan GP Ansor, bahwa dinamika politik dapat berubah, tetapi pelajaran sejarah tidak seharusnya dihapus begitu saja.

“Kita sebagai kader NU atau kader Ansor merefleksikan ke sana, jangan sampai lupa sejarah,” tegasnya.

Di tengah polemik klaim PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”, Gus Fiqi juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang saat ini dipimpin kader PAN.

Ia menyatakan mendukung kritik yang sebelumnya disampaikan Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, terkait pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam tata kelola pendamping desa.

Menurut Gus Fiqi, GP Ansor Jombang menerima sejumlah keluhan dari kader di lapangan yang sebelumnya bertugas sebagai pendamping desa, namun kemudian mengalami mutasi ke wilayah yang cukup jauh dari daerah asalnya.

Hal tersebut, kata dia, memunculkan pertanyaan mengenai indikator dan mekanisme yang digunakan dalam proses pemindahan.

“Pertanyaannya, indikator pemindahan itu apa? Intinya transparansi dalam mengatur kementerian itu bagaimana? Ini yang harus ada penjelasan,” cecar Gus Fiqi.

Ia menilai Kemendes PDT perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai indikator mutasi, sistem evaluasi kinerja, serta mekanisme penempatan pendamping desa.

Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan prasangka dan kecurigaan di tengah masyarakat.

Gus Fiqi menegaskan bahwa penempatan pendamping desa seharusnya didasarkan pada profesionalisme, kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan kerja, bukan afiliasi maupun kepentingan politik tertentu.

“Ke depan bagi kami Ansor Jombang menuntut bagaimana pendamping-pendamping desa itu bisa terbuka untuk semua masyarakat yang kompeten dan kapabel. Tidak hanya kader-kader partainya saja yang harus masuk menjadi pendamping desa,” cetusnya.

Lebih jauh, Gus Fiqi mengingatkan bahwa identitas Nahdlatul Ulama tidak semestinya digunakan hanya sebagai instrumen pencitraan atau komoditas politik musiman.

Ia mengaku memahami bahwa setiap partai politik memiliki strategi untuk membangun komunikasi dan merangkul basis masyarakat Nahdliyin. Namun, menurutnya, kedekatan dengan warga NU harus dibuktikan melalui kontribusi nyata, bukan sekadar slogan politik.

“Klaim PAN sebagai partai anak Nahdliyin harus dibuktikan dengan tindakan atau gerakan nyata. Bukan hanya sebatas baris kalimat yang seakan tak bermakna,” pungkas Gus Fiqi.

Menurutnya, generasi muda NU harus tetap memegang teguh nilai, tradisi, dan ideologi organisasi di tengah derasnya dinamika politik nasional.

Gus Fiqi juga mengajak kader muda Nahdliyin untuk membangun sikap kritis terhadap kekuasaan tanpa harus kehilangan kemampuan untuk bekerja sama dalam agenda-agenda yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Polemik mengenai narasi PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” pun kini tidak hanya berbicara tentang klaim identitas politik, tetapi mulai bergeser pada tuntutan pembuktian melalui kebijakan dan kerja nyata.

Bagi Gus Fiqi, sejarah harus tetap menjadi pegangan, sementara transparansi dan profesionalisme harus menjadi ukuran dalam menilai praktik kekuasaan.

(MFA)