SURABAYA | LIPUTAN9NEWS
Semua jamaah Nahdlatul Ulama menyesalkan pertengkaran yang terus berlangsung di tubuh PBNU. Pertengkaran itu bahkan telah sampai pada titik yang oleh banyak warga NU disebut sebagai ambyar sampai “mudyar”—berantakan dan sulit dipersatukan kembali.
Setidaknya terdapat enam tokoh utama yang selama beberapa tahun terakhir terlibat dalam dinamika konflik tersebut.
Pertama, “Kubu Sultan”, yaitu Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum PBNU H Gudfan Arif Ghofur.
Kedua, “Kubu Kramat”, yaitu Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.
Ironisnya, konflik justru terjadi di antara mereka yang secara organisatoris seharusnya saling menopang.
Katib Aam semestinya berjalan selaras dengan Rais Aam. Ketua Umum idealnya bekerja harmonis dengan Sekjen. Demikian pula Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pertengkaran berlangsung berkepanjangan dan berkali-kali menjadi konsumsi publik.
Mayoritas warga NU sesungguhnya tidak menghendaki para pemimpinnya terus bertengkar. Terlebih setelah tercapainya Islah Lirboyo yang sempat memberikan harapan bahwa konflik internal PBNU akan berakhir.
Akan tetapi, hingga hari ini, ketegangan itu masih saja terus berlangsung.
Banyak orang kemudian berkesimpulan bahwa sumber persoalan hanya terletak pada perseteruan antara Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf.
Namun, benarkah sesederhana itu?
Sebagai warga NU dan kiai kampung, saya mencoba melakukan tabayun dengan menelusuri jejak sejarah perjalanan konflik ini.
Dari penelusuran tersebut, tesis saya mengarah pada satu kesimpulan: ada satu figur yang hampir selalu hadir dalam setiap episode ketegangan di lingkungan NU, yakni KH Miftachul Akhyar.
Tulisan ini tentu tidak dimaksudkan untuk menyebarkan fitnah. Sebaliknya, tulisan ini hendak membuka perspektif berdasarkan rekam jejak sejarah, agar warga nahdliyin dapat menilai secara jernih figur seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin PBNU ke depan.
Mari kita telusuri jejaknya.
Karier struktural KH Miftachul Akhyar di lingkungan NU dimulai ketika beliau menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya pada periode 2000–2005. Pada saat yang sama, Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya dijabat oleh KH Asep Saifuddin Chalim.
KH Asep tentu bukan kiai kaleng-kaleng. Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Mojokerto itu dikenal sebagai salah satu kiai dengan jaringan pendidikan terbesar di Indonesia.
Ribuan santri menimba ilmu di lembaga yang diasuhnya, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Amanatul Ummah bahkan telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam paling berpengaruh di Jawa Timur.
Namun, dalam berbagai cerita yang berkembang di kalangan nahdliyin Surabaya, hubungan KH Asep dan KH Miftachul Akhyar tidak selalu harmonis. Kerap terjadi perbedaan pandangan dalam mengelola organisasi.
Pada akhirnya, untuk menjaga kondusivitas organisasi, KH Miftachul Akhyar didorong menempati posisi yang lebih tinggi, yaitu sebagai Rais Syuriah PWNU Jawa Timur.
Di tingkat provinsi, KH Miftachul Akhyar kemudian mendampingi KH Mutawakkil Alallah yang menjabat Ketua PWNU Jawa Timur periode 2007–2018.
Sekali lagi, KH Mutawakkil juga bukan sosok sembarangan. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, salah satu pesantren tertua dan terbesar di Nusantara yang memiliki ribuan santri serta jaringan alumni yang sangat luas.
Pada awalnya duet KH Mutawakkil dan KH Miftachul terlihat berjalan harmonis. Namun, menurut sejumlah tokoh NU Jawa Timur, ketegangan kembali muncul akibat perbedaan pandangan mengenai batas kewenangan antara Syuriah dan Tanfidziyah.
Sejumlah urusan teknis organisasi yang menurut sebagian pihak merupakan domain Ketua Tanfidziyah, kerap menjadi ruang perbedaan dengan Rais Syuriah.
Akhirnya, KH Miftachul Akhyar kembali didorong untuk berkiprah di tingkat nasional sebagai pengurus PBNU.
Dua kali terjadi ketegangan. Dua kali pula perpindahan posisi menjadi jalan keluar.
Kemudian, KH Miftachul Akhyar didorong ke PBNU. Di tingkat PBNU, ia dipercaya menjadi Wakil Rais Aam mendampingi KH Ma’ruf Amin ketika posisi Ketua Umum PBNU dijabat KH Said Aqil Siroj pada periode 2015–2020.
KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Siroj tentu juga bukan figur biasa. Keduanya merupakan ulama dengan pengaruh nasional yang sangat besar.
Namun demikian, berbagai kalangan di internal PBNU juga mengetahui bahwa relasi antara KH Ma’ruf Amin dan KH Miftachul Akhyar tidak selalu berjalan mulus, meskipun dinamika tersebut relatif tertutup dari ruang publik.
Ketika KH Ma’ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 2019, KH Miftahul Akhyar otomatis naik menjadi Pelaksana Tugas Rais Aam PBNU.
Setelah Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021, KH Miftachul Akhyar kemudian terpilih sebagai Rais Aam PBNU berpasangan dengan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum.
Publik NU saat itu berharap pasangan ini mampu menghadirkan stabilitas organisasi. Sebab KH Yahya Cholil Staquf juga bukan figur sembarangan.
Selain berasal dari keluarga besar pesantren Rembang, beliau merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang, serta memiliki pengalaman panjang di tingkat nasional dan internasional.
Namun apa yang terjadi setelah itu?
Sekali lagi, pertengkaran kembali terjadi. Bahkan kali ini skalanya jauh lebih besar. Perselisihan antara Rais Aam dan Ketua Umum tidak lagi menjadi isu internal, tetapi telah terbuka di ruang publik dan menyeret banyak pihak di sekitarnya.
Tentu tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada satu orang. Konflik organisasi sebesar NU selalu dipengaruhi banyak faktor: perbedaan visi, komunikasi yang buruk, persaingan politik, hingga perebutan pengaruh di sekitar pusat kekuasaan organisasi.
Namun, pola yang terus berulang dari fase ke fase patut menjadi bahan renungan bersama.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan menambah fragmentasi. NU memerlukan figur yang teduh, sederhana, dan mampu menjadi perekat seluruh unsur jam’iyah.
Dan, mohon maaf, kriteria ini tidak saya temukan dalam diri KH Miftachul Akhyar, yang hidup dalam kemewahan. Semua tahu ia mengendarai mobil Alphard dan Land Cruiser. Rumahnya pun tak kalah mewah, berdiri di tanah yang luas dengan tinggi tiga lantai.
Dalam sejarah NU, kita mengenal figur-figur Rais Aam seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz. Keduanya dikenang bukan hanya karena kedalaman ilmu, tetapi juga karena kesederhanaan hidup, keteduhan sikap, dan kemampuannya merawat persatuan.
Kepemimpinan seperti itulah yang hari ini dibutuhkan NU.
Sudah saatnya Muktamar NU ke-35 menghadirkan kepemimpinan yang tidak lagi mewariskan pertengkaran berkepanjangan, melainkan kepemimpinan yang mampu mempersatukan seluruh warga nahdliyin.
Sebab NU terlalu besar untuk terus-menerus disibukkan oleh konflik elite.
Salam Amar Ma’ruf Nahi Munkar
HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Warga NU, Kiai Kampung
Kreteria Calon Rais Aam Ideal: Pemimpin Spiritual dan Penentu Kebijakan Strategis PBNU
