SURABAYA | LIPUTAN9NEWS
Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap narasi yang dinilai berupaya kembali menawarkan gagasan khilafah di Indonesia dengan memanfaatkan isu yang sedang menjadi perhatian publik.
Ketua Umum PNIB, Abdur Roza Waluyo Wasis Nugroho alias Gus Wal, menyoroti munculnya narasi yang mengaitkan persoalan bencana dan kritik terhadap pemerintah dengan sistem negara. Menurutnya, masyarakat perlu mencermati jika narasi tersebut kemudian mengarah pada tawaran khilafah sebagai solusi.
PNIB juga menyoroti peredaran kembali Buletin Kaffah yang disebut organisasi tersebut berkaitan dengan propaganda HTI. Gus Wal meminta masyarakat membaca setiap narasi secara utuh dan kritis, terutama ketika isu bencana dikaitkan dengan sistem sekuler-kapitalis dan kemudian diarahkan pada gagasan khilafah.
“Bencana alam bukan produk sistem sekuler-kapitalis. Gempa, banjir, longsor, kekeringan dan berbagai bencana harus dihadapi dengan ilmu pengetahuan, mitigasi, kesiapsiagaan, tata ruang yang baik, infrastruktur kuat serta respons negara yang cepat,” tegas Gus Wal.
Menurutnya, kelemahan pemerintah dalam menangani bencana harus dijawab dengan evaluasi dan perbaikan, bukan dijadikan alasan untuk mengganti ideologi dan sistem negara.
Ia mencontohkan, persoalan mitigasi harus diperbaiki jika masih lemah. Respons pemerintah yang lambat perlu dievaluasi, dugaan penyalahgunaan anggaran harus diberantas, sementara tata ruang yang buruk harus dibenahi.
“Semua persoalan itu bisa diperjuangkan dan diperbaiki dalam bingkai NKRI ber-Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, bukan dengan khilafah. Indonesia selamanya menolak khilafah,” ujarnya.
Gus Wal menegaskan PNIB tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik tetap penting untuk mendorong perbaikan. Namun, masyarakat harus mampu membedakan kritik konstruktif dengan narasi yang dinilai menyisipkan agenda ideologis.
“Melawan korupsi adalah kewajiban bersama. Membela dan membantu korban bencana juga kewajiban kemanusiaan. Tetapi jangan sampai dua isu tersebut dimanfaatkan untuk menggiring rakyat agar membenci negaranya sendiri dan kemudian menerima gagasan khilafah,” kata Gus Wal.
PNIB pun mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi provokatif di media sosial maupun berbagai media publikasi.
“Jangan mudah terpengaruh. Baca secara utuh, kritisi narasinya, lihat ujung pesannya. Jangan sampai awalnya bicara korupsi dan bencana, tetapi akhirnya diarahkan pada propaganda khilafah,” katanya.
Gus Wal menegaskan Indonesia membutuhkan penguatan NKRI, pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, mitigasi bencana yang profesional serta solidaritas sosial.
“Bencana harus kita jawab dengan kemanusiaan dan mitigasi. Korupsi harus kita jawab dengan penegakan hukum. Ketidakadilan harus kita jawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan mengganti NKRI dengan khilafah,” pungkasnya.
