JAKARTA | LIPUTAN9NEWS – Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), melalui Ketua Umum AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menyerukan kepada pemerintah pusat untuk segera menuntaskan persoalan gaji guru madrasah dan guru honorer yang hingga kini jauh dari layak.
Pernyataan PNIB tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran publik atas kondisi kehidupan para pendidik yang masih menerima honor minim dan belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem anggaran negara.
Gus Wal menegaskan bahwa guru madrasah dan honorer sesungguhnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa sesungguhnya. Mereka berada di garis terdepan mendidik generasi bangsa namun sering kali diabaikan dalam kebijakan kesejahteraan.
“Jangan sampai negara justru berlaku dholim terhadap mereka yang telah menunaikan tugas mulia mendidik anak bangsa,” ujar Gus Wal pada Jumat (06/02/2026).
Pernyataan PNIB ini muncul setelah DPR, khususnya Komisi VIII, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan gaji guru madrasah yang belum tuntas dibayarkan serta ketidakpastian status guru honorer yang selama ini bergantung pada skema honor kecil.
Menurut Ketua Umum PNIB tersebut, sangat ironis ketika ada guru yang hanya menerima honor ratusan ribu rupiah per bulan sementara beban dan tanggung jawabnya sama beratnya dengan guru berstatus ASN. Kondisi ini bukan hanya persoalan administratif tetapi juga soal penghormatan terhadap profesi pendidikan yang seharusnya dihargai secara layak dan berkeadilan. PNIB mengingatkan bahwa selama ini beberapa guru madrasah swasta belum sepenuhnya terdata dalam sistem resmi negara sehingga berpengaruh pada hak kesejahteraan mereka.
Gus Wal juga mengkritisi lambannya respons kebijakan pemerintah dalam memasukkan anggaran gaji guru madrasah secara komprehensif dalam perencanaan anggaran negara. Menurut Gus Wal, ketidakjelasan ini berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih luas jika terus diabaikan.
“PNIB mendesak agar pemerintah tak hanya merespon secara parsial tetapi menyelesaikan akar persoalan dengan pendekatan menyeluruh,” terangnya.
Di tengah seruan tersebut, PNIB juga menyoroti perlunya penanganan setara bagi guru honorer di seluruh lembaga pendidikan, termasuk jaminan status kerja yang jelas serta peluang pengangkatan menjadi PPPK atau ASN sebagaimana diwacanakan berbagai pihak sebagai bagian dari solusi jangka panjang, imbuh Gus Wal.
Pernyataan PNIB ini menjadi suara tambahan di tengah desakan legislatif dan aspirasi para guru di berbagai daerah yang menuntut kepastian masa depan dan penghormatan yang layak atas dedikasi mereka.
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Budayawan, Guru terlebih Guru Madrasah dan Guru Honorer bukan hanya sekedar Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, namun merekalah Benteng Terdepan penguat nasionalisme kebangsaan sekaligus Duta Moderasi Beragama serta perisai pancasila.
“Mereka ini yang selama ini menjaga para murid dan siswa harapan penerus bangsa mendatang dari paham ideologi Trans Nasional wahabi, khilafah radikalisme anarkisme, Intoleransi dan terorisme yang semakin intens menyebarkan pahamnya dengan berbagai pola baik lewat kajian, bhaksos, door to door dan kini lewat dunia digital medsos dan game online, untuk itu negara wajib hadir dalam pengayoman dan kesejahteraan bagi Guru Madrasah dan Guru Honorer, agar mereka tidak terseret “rayuan” dan ajakan dari kelompok sarabpaginggenah tersebut,” pungkasnya.
