JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Rapat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia yang digelar secara daring pada Rabu (24/06/2026) mengerucutkan sejumlah rekomendasi terkait lokasi pagelaran Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-35 mendatang.
Dalam forum yang diikuti 17 PWNU dari berbagai daerah tersebut, DKI Jakarta muncul sebagai lokasi yang paling banyak disebut dan dinilai paling realistis untuk menjadi tuan rumah Muktamar.
Peserta rapat terdiri dari PWNU Sumatera Barat, Prof. H. Ganefri, Ph.D., PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz., PWNU Jawa Barat, KH Juhadi Muhamad., PWNU DKI Jakarta, Dr. KH Syamsul Ma’arif, M.A., PWNU Kalimantan Utara, H. Alwan Saputra, S.Pi., M.M., PWNU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, M.Pd., PWNU Kalimantan Timur, H. M. Fauzi Achmad Bahtar., PWNU Papua Tengah, Imam Mawardi Ma’sum., PWNU Sulawesi Utara, Dr. Drs. KH Ulyas Taha, M.Pd., PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. KH Ahmad Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum., PWNU Sumatera Selatan, KH Hendra Zainuddin Al Qodiri., PWNU Kalimantan Barat, Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin., PWNU Bengkulu, Prof. Dr. H. Khairudin Wahid., PWNU Lampung, Puji Raharjo, PWNU Papua Pegunungan, Abd Qahar, PWNU Papua, Syaiful Islam Payage.
Pertemuan yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu merupakan forum aspirasi untuk menghimpun pandangan PWNU dari seluruh Indonesia. Forum ini belum mengambil keputusan final, melainkan memberikan masukan kepada PBNU mengenai kesiapan daerah calon penyelenggara.
Pimpinan rapat, Dr. H. Puji Raharjo, Ketua PWNU Lampung, menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada aspek kesiapan lokasi, biaya penyelenggaraan, akses transportasi, keamanan, serta kedekatan dengan basis pesantren sebagai identitas utama Nahdaltul Ulama.
Dalam forum tersebut, terdapat lima lokasi yang direkomendasikan, yakni Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berdasarkan rangkuman pandangan peserta, DKI Jakarta menempati posisi teratas. Ibu kota dinilai memiliki keunggulan dari sisi akses penerbangan nasional dan internasional, jaringan transportasi yang lengkap, kapasitas akomodasi yang memadai, serta efisiensi biaya bagi peserta yang datang dari berbagai wilayah Indonesia.
Posisi kedua ditempati Jawa Barat, khususnya kawasan Cirebon dan Indramayu, yang mendapat dukungan karena memiliki basis pesantren yang kuat serta infrastruktur yang dinilai siap mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional.
Sementara itu, Jawa Timur berada pada urutan ketiga. Wilayah ini dinilai memiliki jaringan pesantren yang luas dan fasilitas yang memadai, meskipun sejumlah peserta mengingatkan perlunya menjaga kondusivitas dan mengantisipasi dinamika lokal agar tidak memengaruhi pelaksanaan forum.
Adapun Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat dukungan sebagai opsi pemerataan penyelenggaraan di luar Pulau Jawa. Namun, peserta menilai masih diperlukan survei lebih lanjut terkait kesiapan fasilitas, transportasi, dan pembiayaan.
Sedangkan Sumatera Barat tetap memperoleh apresiasi karena telah lama menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah. Meski demikian, sejumlah peserta menilai perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait akses dan biaya perjalanan peserta dari berbagai daerah.
Dalam pembahasannya, para peserta juga menyepakati sejumlah prinsip utama yang harus menjadi dasar penentuan lokasi Muktamar.
Di antaranya adalah kemudahan akses transportasi udara dan darat, efisiensi biaya bagi peserta, kedekatan dengan tradisi pesantren, jaminan keamanan, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kepastian waktu penetapan lokasi agar persiapan dapat dilakukan secara maksimal.
Sebagai hasil rapat, forum merekomendasikan agar PBNU segera menetapkan lokasi Muktamar, dengan keputusan didasarkan pada kesiapan riil daerah calon tuan rumah.
Forum juga mencatat bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi tiga opsi yang saat ini dinilai paling realistis, sementara NTB tetap dipertimbangkan sebagai alternatif pemerataan setelah dilakukan survei lanjutan.
Peserta rapat menekankan bahwa penetapan lokasi yang lebih awal akan memberikan ruang persiapan yang lebih matang bagi seluruh unsur NU, mengingat Muktamar merupakan agenda organisasi terbesar yang menentukan arah perjalanan Nahdlatul Ulama untuk lima tahun ke depan.
“Tempat Muktamar berikutnya perlu ditetapkan lebih awal agar persiapan lima tahun mendatang dapat dilakukan secara lebih matang dan terukur,” demikian salah satu kesimpulan yang mengemuka dalam forum PWNU se-Indonesia tersebut.
