Resonara Menggelar Diskusi Ngaji Keperempuanan, Soroti Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus

Dalam diskusi yang dimulai pukul 22.00 WITA tersebut, Sri Wulandari Mamonto menekankan bahwa ruang publik tidak hanya berada di luar kampus, tetapi juga di lingkungan akademik, termasuk organisasi mahasiswa. Menurutnya, aktivitas mahasiswa dalam organisasi sudah merupakan bagian dari partisipasi di ruang publik.

“Ruang publik itu bukan hanya yang ada di luar sana. Di dalam kampus pun itu sudah termasuk ruang publik. Ketika kalian aktif dalam organisasi dan berinteraksi dengan banyak orang, itu berarti kalian sudah terlibat di ruang publik, meskipun skalanya masih kecil,” ujar Sri Wulandari.

Ia menjelaskan bahwa ruang publik memiliki dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan perempuan berperan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, hingga saat ini perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stereotipe hingga marginalisasi.

“Hari ini kita masih melihat stigma bahwa perempuan terlalu menggunakan perasaan ketika memimpin. Padahal pengalaman dan pengetahuan perempuan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih ramah terhadap perempuan,” katanya.

Wulandari juga mengungkapkan bahwa masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di lingkungan kampus. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data yang ia temukan, kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah pada 2025 mengalami peningkatan.

“Kasus kekerasan di Sulawesi Tengah tahun 2025 meningkat, mulai dari kekerasan seksual, kekerasan verbal, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa daerah seperti Tojo Una-Una, Sigi, dan Kota Palu termasuk yang cukup tinggi angkanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainna Korona menilai bahwa tantangan perempuan di ruang publik, khususnya di ranah politik, tidak hanya berasal dari budaya patriarki, tetapi juga dari sistem politik yang cenderung pragmatis.

Menurutnya, kualitas kepemimpinan perempuan sering kali tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses politik, karena masyarakat masih terjebak pada praktik politik uang maupun manipulasi citra.

“Diskusi tentang kepemimpinan perempuan sering tidak dilihat dari kualitas atau gagasannya, tetapi masyarakat masih terjebak pada manipulasi citra atau hal-hal yang sifatnya pragmatis,” kata Mutmainna.

Mutmainna menambahkan bahwa pengalaman hidup perempuan sangat mempengaruhi sensitivitas dalam merumuskan kebijakan publik, khususnya terkait isu kekerasan dan ketidakadilan gender.

“Kalau seseorang tidak pernah bersentuhan dengan persoalan di masyarakat, misalnya tidak pernah melihat langsung korban kekerasan, maka sulit baginya memiliki kepekaan dalam membuat kebijakan,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, mahasiswa juga menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, termasuk yang terjadi antar mahasiswa. Mereka menilai kasus semacam ini sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan kasus yang melibatkan dosen.

Pertanyaan tersebut kemudian diperkuat oleh dosen Muhammad Sadig, yang menyoroti fenomena korban pelecehan yang enggan melaporkan kasusnya, tetapi menceritakan pengalaman tersebut di ruang publik.

Menanggapi hal itu, Mutmainna menegaskan pentingnya proses verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun fitnah.

“Kalau sudah seperti itu bisa saja fitnah, perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus pendampingan korban kekerasan yang pernah ia temui, terdapat situasi di mana isu tersebut didramatisasi atau bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

“Tapi itu ketahuan, pak. maksudnya pas perjalanannya itu, ketahuan dia. Jadi kalau begitu, biasanya beberapa juga itu yang sering mendramatisir. Biasanya kita cek ada unsur politik yang dia ingin manfaatkan,” pungkas Mutmainna.

Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam berbagai ruang pengambilan keputusan, baik di kampus maupun di tingkat kebijakan publik, agar isu-isu yang dihadapi perempuan dapat lebih terwakilkan.

(MS/MSN)