JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menjelaskan bahwa Indonesia tetap bisa memanfaatkan keanggotaannya di Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza sebagai upaya meredam situasi memanas di Timur Tengah.
Ungkapan tersebut disampaikan Gus Yahya di Istana Negara sebelum mengikuti agenda buka bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (05/03/2026). Gus Yahya menyatakan dalam agenda buka bersama dengan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, hingga para mubaligh. Prabowo akan membahas terkait langkah-langkah strategis yang diambil seiring dengan situasi geopolitik yang kian panas.
Seperti diketahui, saat ini telah terjadi perang antara Iran dengan AS-Israel. Kemudian, muncul desakan agar Indonesia keluar dari BoP seiring dengan perang Iran dengan AS-Israel itu.
Namun demikian, menurut Gus Yahya, wadah BoP sebenarnya bisa dimanfaatkan.
“Kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu,” kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (05/03/2026).
Menurutnya, saat ini, berbagai pihak tidak punya pilihan, selain berjuang sekuat tenaga agar damai dan menghentikan perang.
“Kalau tidak begitu tidak ada yang selamat. Kekerasan harus berhenti dengan cara apapun,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan bahwa saat ini semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.
“Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP,” ucap Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (03/03/2026).
Di sisi lain, terdapat desakan agar Indonesia keluar dari BoP. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).
Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.
Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (01/03/2026).
Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.
