Sampaikan Pesan Moral, Pemuda Minahasa Minta Parpol Tidak Usung Cagub Sulut Terlibat Korupsi

Jakarta, LIPUTAN 9 NEWS
Pelaksanaan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah dekat. Dimana pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan 27 November 2024, termasuk Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara (Pilgub Sulut).

Sorotan, kritikan dan masukan terkait adanya kandidat bakal calon kepala daerah mulai muncul. Terutama di Propinsi Sulawesi Utara, tentang sosok Mantan Bupati Kepulauan Talaud periode 2004-2009, 2009-2010 dan 2020-2024 Elly E. Lasut yang maju sebagai Cagub Sulut 2024.

Elly E. Lasut pernah menjadi terdakwa korupsi dengan tuntutan JPU 9 tahun penjara pada 2009 lalu. Terkait dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas saat menjabat Bupati Kepulauan Talaud periode awal.

Tokoh Pemuda Minahasa Cakrawala Massie, menyampaikan bahwa Elly E. Lasut adalah sosok yang dinilai tidak pantas maju di Pilgub Sulut 2024.

“Dia (red-Elly Lasut), kami nilai hipokrit dan tersandung beberapa kasus-kasus korupsi. Seharusnya partai politik tidak mendukung dan mengusung Calon Gubernur yang pernah terlibat kasus-kasus korupsi,” ucapnya kepada awak media, Selasa (06/08/24) di Jakarta.

Menurutnya, dalam Pilkada Sulut 2024 ini dia melihat adanya banyak kejanggalan. Dimana Elly E. Lasut selaku mantan terdakwa kasus korupsi bisa kembali masuk bursa Cagub. Ia merasakan partai pengusung Elly Em Lasut hanya peduli pada kepentingan sendiri tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat Sulut.

“Kami minta partai politik untuk berfikir ulang jika ingin mengusung kandidat Cagub Sulut 2024 yang terlihat kasus korupsi. Jangan sampai penyimpangan korupsi terus terjadi di tanah Minahasa ini,” ujar Cakra seagai tokoh muda juga Pengusaha ini.

Selanjutnya, Cakra berharap demi kepentingan masyarakat Sulut, agar Elly E. Lasut dipertimbangkan kembali untuk tidak maju sebagai Cagub Sulut 2024. Sebab hal ini dianggap bisa mencederai demokrasi dan tujuan reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi dan KKN.

“Masyarakat Sulut adalah masyarakat yang kritis dan menjunjung nilai-nilai demokrasi yang tinggi. Perlu dipertimbangkan kepada seluruh masyarakat Sulut dan orang keturunan Minahasa dimanapun berada, atau para pendatang. Diharapkan kedepan bisa lahir pemimpin bermartabat dan berintegritas,” pungkas. (MFA)