Ade Kuswara Kunang Divonis 6 Tahun, Hak Politik Dicabut 10 Tahun

Keduanya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi senilai Rp12,4 miliar.

Putusan dibacakan dalam sidang Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/09/2026), oleh majelis hakim yang diketuai Novian Sahputra bersama anggota majelis.

Majelis menyatakan Ade dan HM Kunang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, hakim melihat adanya pembagian peran antara Ade sebagai kepala daerah dan HM Kunang yang ikut berperan dalam pengaturan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Bekasi.

Ketua majelis hakim Novian Sahputra menjelaskan, kedudukan Ade sebagai Bupati Bekasi memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk terkait proyek dan paket pekerjaan.

Sementara HM Kunang dinilai memiliki peran dalam pengaturan pekerjaan di lingkungan Pemkab Bekasi. Dalam fakta persidangan, HM Kunang juga disebut menerima uang Rp1 miliar dari pengusaha proyek Sarjan.

Menurut majelis, perbuatan kedua terdakwa tidak berdiri sendiri.

“Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara perbuatan terdakwa 1 dengan perbuatan terdakwa 2,” ujar Novian saat membacakan pertimbangan putusan.

Majelis kemudian menyimpulkan perbuatan keduanya merupakan bagian dari satu rangkaian tindak pidana sehingga memenuhi unsur turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

Selain hukuman penjara, Ade dijatuhi denda Rp300 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Ade juga diwajibkan membayar uang pengganti yang setelah diperhitungkan dengan sejumlah barang bukti tersisa sebesar Rp10.433.453.060.

Nilai awal uang pengganti yang dibebankan kepada Ade mencapai Rp11,4 miliar. Majelis kemudian memperhitungkan sejumlah uang yang telah menjadi barang bukti, antara lain Rp204,6 juta serta Rp761.946.940.

Jika uang pengganti tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda Ade untuk menutupi kewajiban tersebut.

Apabila harta benda Ade tidak mencukupi, majelis menjatuhkan pidana tambahan berupa dua tahun penjara.

Tak hanya itu, majelis juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak Ade untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 10 tahun, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, HM Kunang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. HM Kunang juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar.

Namun, majelis memperhitungkan uang tersebut sebagai barang bukti nomor 342 yang telah ditransfer ke rekening penampungan KPK sebagai uang pengganti.

Dengan demikian, tidak terdapat lagi sisa uang pengganti yang harus dibayarkan HM Kunang.

Dalam pertimbangannya, majelis juga menguraikan sejumlah fakta mengenai penerimaan uang yang dinilai terbukti selama persidangan.

Hakim menyebut Ade menerima uang Rp4 miliar berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan.

Di antaranya Sugiarto, Yayat Sudrajat alias Lippo, Riki Yudha Bahtiar alias Nyai, Rahmat Gunasi alias Haji Boksu, dan Hadi Ramadhan Darsono.

Majelis menilai keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan alat bukti lain yang telah dipertimbangkan dalam persidangan.

Hakim juga mengungkap penerimaan Rp1 miliar dari Riki Yudha Bahtiar yang disebut berkaitan dengan paket pekerjaan pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga.

Menurut Novian, uang tersebut telah nyata beralih dalam penguasaan penerima.

“Penerimaan uang tersebut merupakan penerimaan atas suatu pemberian yang secara nyata beralih penguasaan kepada penerima sehingga memenuhi pengertian menerima hadiah,” ujar Novian.

Majelis selanjutnya mengaitkan penerimaan uang tersebut dengan jabatan dan kewenangan para terdakwa serta pengaturan paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Bekasi.

Sebelum putusan, penasihat hukum Ade dan HM Kunang meminta majelis menyatakan keduanya tidak terbukti bersalah dan membebaskan mereka dari tuntutan penuntut umum.

Ade dalam pembelaan pribadinya juga menyatakan tidak bersalah dan meminta majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal serupa disampaikan HM Kunang. Ia meminta majelis mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, hukum yang berlaku, serta keyakinan hakim.

Namun, majelis menyatakan alasan pembelaan tersebut tidak dapat menggugurkan pembuktian unsur tindak pidana.

“Alasan dalam surat pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat menggugurkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua,” kata Novian.

Karena dakwaan alternatif kedua dinyatakan terbukti, majelis menyatakan dakwaan alternatif pertama dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 18 Desember 2025 terkait dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dan uang tunai sekitar Rp200 juta.

KPK kemudian menetapkan Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan pengusaha Sarjan sebagai tersangka.

Sarjan didakwa sebagai pemberi suap dan telah menjalani persidangan secara terpisah. Ia kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.

Dalam perkara Ade dan HM Kunang, jaksa menghadirkan lebih dari 40 saksi untuk mengungkap aliran uang, hubungan para terdakwa, serta mekanisme pemberian uang yang berkaitan dengan paket pekerjaan.

Majelis hakim dalam putusannya menilai perbuatan kedua terdakwa berdampak terhadap masyarakat Bekasi.

Perbuatan tersebut juga dinilai tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas pertimbangan tersebut, majelis akhirnya menjatuhkan hukuman berbeda kepada Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang sesuai peran masing-masing dalam perkara suap proyek tersebut.

(RDN)