BANDAR LAMPUNG | LIPUTAN9NEWS – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Kamis (11/12/2025).
Massa menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.
Ketua PERMAHI Lampung Tri Rahmadona menyebut, kedua pejabat tersebut diduga terlibat korupsi, menerima gratifikasi, dan menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan proyek-proyek daerah.
“Kami mendesak Kejati Lampung untuk segera memeriksa secara komprehensif dan transparan kedua kepala dinas ini terkait dugaan korupsi proyek dan penerimaan gratifikasi,” ujar Tri dalam orasinya.
PERMAHI Lampung mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua pejabat oleh Kejati Lampung. Kedua, pencopotan jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum atas indikasi penyalahgunaan wewenang.
Tri, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPC PERMAHI Lampung, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) bersikap tegas dan profesional dalam menangani kasus ini.
“Kejati Lampung tidak boleh berdiam diri. Indikasi penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang merugikan uang rakyat ini harus diusut tuntas. Jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri,” tegasnya.
PERMAHI Lampung menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus hingga ada tindakan nyata dari pemerintah dan APH.
“Kami akan terus turun ke jalan dan mengawal proses hukum ini sampai ada kejelasan dan tindakan tegas,” pungkasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Aksi ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara di Lampung.
Kontributor : Rizky Imam Mukti
