JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Ramai foto dan anak SD di Grobogan yang menyantap jatah MBG di depan ruang kelasnya yang rusak tak beratap. Kondisi miris itu, menuai banyak respn dari berbagai kalangan. Keprihatinan mendalam publik pada ketimpangan pengelolaan dana pendidikan yang belakangan ini banyak disorot.
Alokasi Dana Pendidikan 20% dari APBN yang menjadi amanat konstitusi, pada realisasinya belum memenuhi rasa keadilan bagi pelajar, penerus generasi bangsa. Pendidikan yang menjadi investasi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, seringkali dipahami sebagai proyek transaksional semata.
Problem mendasar tersebut disampaikan AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) selaku ketua umum ormas nasionalisme kebangsaan lintas budaya, agama dan anti intoleransi Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB).
“Anggaran pendidikan 20 persen itu amanat konstitusi yang tidak bisa dinegosiasikan karena kepentingan program lain. Anggaran sebesar Rp769,09 triliun untuk menjamin pendidikan 45.725.918 siswa dengan 3,5 juta guru dan 446.110 sekolah masih belum teralokasikan dengan merata. Dan celakanya masih dikurangi 35 % untuk membiayai MBG,” ujar Gus Wal kepada awak media dalam keterangan, Kamis (30/07/2026).
Saat berbicara tentang angka-angka dan anggaran, publik membayangkan besaran jumlahnya. Namun tanpa didukung pengelolaan anggaran yang benar fakta di lapangan masih banyak ditemukan ketimpangan.
“Melihat foto anak SD makan MBG di depan ruang sekolahnya yang rusak membuat kita semakin mengelus dada. Ironi di depan mata tidak bisa berbohong, saat foya-foya anggaran MBG duduk bersebelahan dengan sarana sekolah yang tidak terurus. Alasannya sudah jelas, anggaran renovasi tidak ada karena dipindahkan menjadi anggaran MBG yang faktanya sedang diusut kasus dugaan praktik korupsinya triliunan rupiah,” terang Gus Wal panjang lebar.
Sebagai program bantuan sosial, MBG layak diapresiasi. Namun menurut Gus Wal berkesan dipaksakan dengan mengambil anggaran hak pendidikan.
“Mengapa MBG harus mengambil anggaran pendidikan? Mengapa tidak mengambil saja dana sosial dari para konglomerat SDA yang jumlahnya ratusan triliun? Kebijakan yang tidak bijak pasti akan berdampak kesenjangan, dan ini sudah terjadi,” imbuhnya.
Gus Wal bersama PNIB sepakat konsisten mengawal proses hukum korupsi di Badan Gizi Nasional. Tidak hanya menangkap dan menghukum para pelakukunya, namun mendorong pengusutan kerugian yang ditimbulkan untuk dikembalikan ke anggaran pendidikan.
“Koruptor pencuri hak anak bangsa layak dihukum berat, namun yang jauh lebih penting menyita hasil korupsinya untuk dikembalikan kepada negara. Jangan sampai penangkapan koruptor hanya menjadi drama hukum. Pelakunya ditangkap namun hasil jarahannya justru aman disembunyikan. Masyarakat yang sudah geram akan semakin tidak percaya kepada APH jika transparansi masih dikebiri kepentingan kekuasaan” pungkasnya.
