YOGYAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, keberadaan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menempati posisi yang sangat strategis. AHWA bukan sekadar forum pemilih, melainkan kumpulan para ulama dan tokoh yang memiliki otoritas moral, kedalaman ilmu, pemahaman terhadap tradisi organisasi, serta kemampuan membaca kebutuhan zaman dalam menentukan arah kepemimpinan NU. Karena itu, figur yang duduk dalam AHWA harus memiliki legitimasi keilmuan, pengalaman organisasi, integritas moral, dan penerimaan luas di kalangan warga nahdliyin.
Di antara nama yang layak dipertimbangkan untuk mengemban amanah tersebut adalah KH. M. Zaim Ahmad Ma’shoem, seorang ulama pesantren yang memadukan kedalaman tradisi keilmuan salaf dengan pengalaman panjang dalam tata kelola organisasi NU dan dunia pesantren nasional.
Secara genealogis dan keilmuan, KH. M. Zaim Ahmad Ma’shoem berasal dari lingkungan keluarga ulama besar yang memiliki kontribusi penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan cucu dari KH. Maksum Lasem atau yang dikenal luas sebagai Mbah Maksum Lasem, salah seorang ulama terkemuka yang memiliki hubungan erat dengan generasi muassis NU dan menjadi rujukan keilmuan masyarakat pesisir utara Jawa.
Pendidikan keilmuan beliau ditempa secara langsung di lingkungan keluarga pesantren. Dasar-dasar keilmuan diperoleh dari ayahanda beliau, KH. Ahmad Syakir, di Pondok Pesantren Al Hidayat Lasem. Selain itu, beliau juga mendapatkan pembinaan dan pendalaman ilmu dari pamannya, KH. Ali Maksum, ulama besar Indonesia yang pernah menjadi Rais Aam PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Tradisi sanad keilmuan seperti ini merupakan modal penting dalam menjaga kesinambungan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.
Dalam lingkungan pesantren, KH. M. Zaim Ahmad Ma’shoem dikenal memiliki penguasaan yang baik terhadap literatur klasik (kutub al-turats), fikih, ushul fikih, serta tradisi bahtsul masail yang menjadi ciri khas pengambilan keputusan keagamaan di lingkungan NU. Kedalaman keilmuan tersebut memberikan kemampuan untuk melihat persoalan secara komprehensif, tidak tekstual semata, namun juga mempertimbangkan kemaslahatan umat dan konteks sosial kebangsaan.
Selain kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi beliau juga sangat panjang dan berjenjang. Karier organisasinya dimulai sejak masa muda melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), sebuah proses kaderisasi yang menjadi fondasi penting bagi lahirnya pemimpin NU di berbagai tingkatan.
Beliau kemudian dipercaya memimpin NU di tingkat lokal sebagai Ketua Cabang NU Lasem, sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam Nusantara dan tradisi pesantren. Pengalaman memimpin di tingkat cabang memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika jamaah, jam’iyyah, serta problematika nyata yang dihadapi warga NU di akar rumput.
Di tingkat provinsi, beliau mengemban amanah sebagai Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah. Posisi ini menunjukkan pengakuan para ulama terhadap kapasitas keilmuan sekaligus kebijaksanaan beliau dalam memberikan pandangan keagamaan dan organisasi.
Dalam bidang pengembangan pesantren, kiprah beliau juga sangat menonjol melalui amanah sebagai Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Jawa Tengah serta pengurus RMI PBNU pada periode berjalan. RMI merupakan badan otonom strategis NU yang membidangi pesantren, sehingga pengalaman ini menjadikan beliau memahami secara mendalam tantangan dunia pesantren di era modern, mulai dari penguatan kurikulum, kemandirian ekonomi pesantren, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial.
Di luar struktur formal NU, KH. M. Zaim Ahmad Ma’shoem juga dikenal sebagai pendiri, penggerak, sekaligus Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia (MP3I). Kehadiran organisasi ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap penguatan jejaring pesantren nasional serta upaya membangun ruang musyawarah antarpengasuh pesantren dalam menjawab berbagai persoalan umat dan bangsa.
Salah satu syarat penting anggota AHWA adalah kemampuan membaca peta sosial, politik, dan kebangsaan secara proporsional. Dalam aspek ini, KH. M. Zaim Ahmad Ma’shoem memiliki modal sosial yang sangat kuat. Pergaulan beliau melintasi berbagai kalangan, mulai dari unsur pemerintahan, tokoh politik, TNI, Polri, akademisi, hingga tokoh masyarakat lintas agama.
Kedekatan dengan berbagai elemen tersebut tidak menjadikan beliau kehilangan independensi ulama, justru memperlihatkan kemampuan membangun komunikasi dan jembatan dialog dalam semangat ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah. Tidak mengherankan apabila beliau sering dipandang sebagai salah satu tokoh toleransi nasional yang mampu menghadirkan wajah Islam rahmatan lil alamin dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks Muktamar NU mendatang, tantangan organisasi semakin kompleks. NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi pesantren, kebutuhan organisasi modern, dan tantangan kebangsaan global. Karena itu, keberadaan anggota AHWA yang memiliki kedalaman ilmu, pengalaman organisasi, legitimasi historis, serta keluasan pergaulan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
KH. M. Zaim Ahmad Ma’shoem memenuhi banyak aspek yang selama ini menjadi kriteria moral dan sosiologis bagi seorang anggota AHWA. Keilmuan pesantren yang mendalam, pengalaman panjang dalam struktur NU, kiprah nasional di bidang pesantren, jejaring lintas sektor, serta hubungan genealogis dengan generasi ulama pendiri NU merupakan modal penting yang dapat memberikan kontribusi besar dalam proses penentuan kepemimpinan PBNU.
Pada akhirnya, kehadiran figur seperti KH. M. Zaim Ahmad Ma’shoem dalam AHWA bukan semata soal representasi trah atau wilayah, melainkan representasi dari perpaduan antara sanad keilmuan, pengalaman organisasi, kebijaksanaan ulama, serta komitmen terhadap Islam moderat dan kecintaan kepada tanah air. Nilai-nilai inilah yang selama ini menjadi ruh perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menjaga agama, negara, dan kemaslahatan umat.
Imam Baehaqi, Aktivis NU
AHWA dan Otoritas Keulamaan: Perspektif Akidah Nahdlatul Ulama
