JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Sebab di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, NU memerlukan sosok Rais Aam yang bukan hanya dihormati karena jabatan, tetapi ditaati karena kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, dan keluasan khidmahnya kepada umat.
Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, berbagai pandangan dan harapan para kiai sepuh mulai mengemuka. Salah satu yang menarik perhatian adalah dawuh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, KH Nurul Huda Djazuli, yang menyatakan bahwa “NU agar dikembalikan kepada KH Said Aqil Siroj”. Sebagai seorang kiai sepuh sekaligus Mustasyar PBNU, dawuh tersebut tentu bukan sekadar ungkapan personal, melainkan pesan moral dan keorganisasian yang patut menjadi bahan renungan mendalam bagi para muktamirin.
Apabila dicermati secara lebih mendalam, dawuh tersebut tampaknya tidak dimaksudkan dalam pengertian personalistik, seolah-olah NU adalah milik seseorang. Sebaliknya, pesan itu lebih tepat dipahami sebagai ajakan untuk mengembalikan kepemimpinan puncak Syuriyah PBNU kepada figur yang memiliki otoritas keilmuan pesantren yang kuat, pengalaman panjang dalam berjam’iyyah, kedalaman spiritual, serta kemampuan menjaga marwah dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.
Dalam konteks inilah nama KH Said Aqil Siroj menjadi relevan diperbincangkan. Selama lebih dari dua dekade, Kiai Said telah menempati berbagai posisi strategis di tubuh NU, mulai dari Wakil Katib Aam, Katib Aam, hingga menjabat Ketua Umum PBNU selama dua periode (2010-2021). Pengalaman panjang tersebut menjadikannya salah satu kiai yang memahami secara mendalam dinamika internal, tradisi, serta tata kelola jam’iyyah NU.
Selain pengalaman organisasi, Kiai Said juga dikenal memiliki basis keilmuan pesantren yang kuat. Lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren Kempek Cirebon, beliau kemudian memperdalam ilmu di Tanah Suci hingga meraih pendidikan tinggi di bidang Ushuluddin, Aqidah, dan Perbandingan Agama. Tradisi intelektual pesantren yang dipadukan dengan wawasan global menjadikan Kiai Said sebagai salah satu ulama NU yang memiliki kapasitas membaca persoalan keumatan, kebangsaan, dan peradaban secara luas.
Lebih dari itu, jabatan Rais Aam PBNU memang bukan sekadar posisi struktural. Dalam tradisi NU, Rais Aam adalah marja’ diniyah, penjaga manhaj, pemegang otoritas moral, sekaligus pemersatu seluruh komponen jam’iyyah. Karena itu, figur yang menduduki posisi tersebut idealnya memenuhi beberapa kriteria pokok: faqih fid-din, memiliki sanad keilmuan pesantren yang jelas, bersifat wara’, diterima lintas kelompok, serta mempunyai rekam jejak panjang dalam khidmah kepada NU.
Sejarah NU menunjukkan bahwa posisi Rais Aam selalu diisi oleh para ulama yang memiliki otoritas keilmuan tinggi, seperti KH M Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Sansuri, KH. Ali Maksum, KH Achmad Siddiq, KH Ali Yafie, KH Ilyas Ruhiyat dan KH Ahmad Sahal Mahfudz. Tradisi inilah yang oleh banyak kalangan dipandang perlu terus dijaga agar Syuriyah tetap menjadi benteng moral dan keilmuan jam’iyyah.
Karena itu, menjelang Muktamar ke-35 NU, para muktamirin dituntut untuk tidak semata mempertimbangkan faktor elektoral, afiliasi kelompok, atau kepentingan jangka pendek. Yang lebih penting adalah memilih figur Rais Aam yang mampu menghadirkan keteduhan, menjaga persatuan, memperkuat otoritas ulama pesantren, serta mengembalikan NU kepada khittahnya sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang dipimpin oleh para ulama yang alim, arif, dan bijaksana.
Dalam perspektif itulah, dawuh Kiai Nurul Huda Djazuli layak dipahami sebagai panggilan agar Muktamar NU mendatang benar-benar menghasilkan kepemimpinan Syuriyah yang berakar kuat pada tradisi pesantren, memiliki keluasan ilmu, keteguhan moral, dan pengalaman panjang dalam mengelola jam’iyyah. Sebab di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, NU memerlukan sosok Rais Aam yang bukan hanya dihormati karena jabatan, tetapi ditaati karena kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, dan keluasan khidmahnya kepada umat.
Bangkalan, 23/6/2026
Imam Baehaqi, Aktivis NU
AHWA dan Otoritas Keulamaan: Perspektif Akidah Nahdlatul Ulama
