JAKARTA | LIPUTAN9NEWS
Nahdlatul Ulama (NU) memasuki abad kedua dengan pencapaian yang sulit ditandingi organisasi Islam mana pun di dunia. Jutaan warga nahdliyin tersebar di seluruh Nusantara dan berbagai belahan dunia. Ribuan pesantren, sekolah, perguruan tinggi, hingga lembaga sosial menjadi simpul pengabdian yang telah dibangun selama hampir satu abad.
Namun, di balik kebesaran itu tersimpan sebuah paradoks yang patut direnungkan. Mengapa organisasi dengan modal sosial terbesar di Indonesia belum mampu mengangkat kesejahteraan sebagian besar jamaahnya. Mengapa jutaan warga nahdliyin masih identik dengan petani kecil, nelayan, buruh, pedagang mikro, dan pekerja sektor informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi?
Pertanyaan itulah yang semestinya menjadi bahan perenungan menjelang Muktamar ke-35 NU. Sebab, jika abad pertama merupakan masa membangun legitimasi keagamaan dan kebangsaan, maka abad kedua seharusnya menjadi momentum membangun kemandirian ekonomi umat.
NU tidak lahir dari ruang hampa. Organisasi ini merupakan buah pergulatan panjang para ulama pesantren dalam membaca perubahan zaman sekaligus menjaga keberlanjutan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Berdirinya NU pada 31 Januari 1926 bukan sekadar lahirnya sebuah organisasi, melainkan puncak ikhtiar kolektif Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Bisri Syansuri, dan para masyayikh lainnya dalam merumuskan jalan perjuangan umat.
Jauh sebelum NU berdiri, fondasi gerakan telah dipersiapkan. Taswirul Afkar menjadi ruang dialektika intelektual. Nahdlatut Tujjar membangkitkan kembali etos kewirausahaan kaum santri. Komite Hijaz menunjukkan bahwa para pendiri NU telah berpikir secara global melalui diplomasi untuk mempertahankan kebebasan bermazhab di Tanah Suci.
Ketiga gerakan tersebut memperlihatkan bahwa sejak awal NU tidak hanya memikirkan persoalan fikih dan dakwah, tetapi juga pendidikan, ekonomi, diplomasi, dan masa depan peradaban Islam. Karena itu, ketika NU mendefinisikan dirinya sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, makna sosial yang dikandungnya tidak pernah berada di bawah misi keagamaan. Keduanya berjalan beriringan.
Komitmen kebangsaan NU mencapai titik penting ketika KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa tersebut menjadi energi moral yang menggerakkan rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam Pertempuran Surabaya. Sejak saat itu, sejarah mencatat NU sebagai salah satu pilar utama berdirinya Republik.
Dalam perjalanan politiknya, NU berkali-kali menunjukkan kedewasaan. Organisasi ini pernah menjadi partai politik, kemudian kembali ke Khittah 1926 melalui Muktamar Situboĺndo 1984. Keputusan tersebut mempertegas bahwa NU memilih menjadi kekuatan masyarakat sipil yang menjaga jarak dari politik praktis, tetapi tetap aktif mengawal kepentingan bangsa.
Pada era Reformasi, kontribusi NU kembali terlihat ketika KH Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Di bawah kepemimpinannya, wajah Islam Indonesia tampil sebagai Islam yang demokratis, inklusif, dan menghormati keberagaman.
Di balik gagasan pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan yang selalu melekat pada sosok KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sesungguhnya terdapat satu agenda besar yang kerap luput dari perhatian, yakni membangun kemandirian ekonomi warga NU. Gus Dur memahami bahwa organisasi sebesar NU tidak cukup hanya menjadi kekuatan moral dan politik kebangsaan. Ia harus memiliki fondasi ekonomi yang kokoh agar tidak bergantung pada kekuasaan maupun kemurahan pihak lain.
Atas dasar pemikiran itu, berbagai ikhtiar mulai dirintis. Di Subang, Jawa Barat, dibangun pabrik pengolahan nanas Moreli sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi komoditas pertanian. Di Lampung, dikembangkan pabrik tepung tapioka melalui kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat basis agroindustri warga. Bersamaan dengan itu, Gus Dur menggagas jaringan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusuma, hasil kerja sama dengan Bank Summa yang dirancang menjadi lembaga keuangan rakyat bagi pelaku usaha kecil, koperasi, dan warga pesantren di berbagai daerah.
Gagasan tersebut terbilang visioner pada masanya. Sayangnya, sebagian besar tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.
Krisis moneter 1997–1998 mengguncang sendisendi perekonomian nasional dan berujung pada kolapsnya Bank Summa, sehingga pengembangan jaringan BPR Nusuma kehilangan mitra strategis. Di saat yang sama, berbagai usaha yang dirintis NU masih menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan permodalan, profesionalisme manajemen, tata kelola, dan kesinambungan kelembagaan. Struktur ekonomi nasional yang ketika itu lebih berpihak kepada kelompokkelompok usaha besar juga membuat ruang tumbuh usaha berbasis komunitas menjadi tidak mudah.
Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting. Kemandirian ekonomi warga tidak dapat dibangun hanya dengan gagasan besar atau kedekatan dengan pengambil kebijakan. Ia memerlukan kelembagaan yang profesional, jaringan pasar yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta kemitraan yang sehat dengan negara maupun dunia usaha tanpa mengorbankan independensi organisasi.
Estafet kepemimpinan berikutnya menghadirkan penekanan yang berbeda-beda. Pada masa KH Hasyim Muzadi, NU memperluas jejaring internasional melalui pembentukan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU di berbagai negara, mempertegas posisi NU sebagai representasi Islam moderat di tingkat global.
Kepemimpinan KH Said Aqil Siroj kemudian memberi perhatian besar pada penguatan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, pengarusutamaan Islam Nusantara, serta pembangunan sumber daya manusia melalui berdirinya puluhan Universitas Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Kedekatan NU dengan pemerintah pada masa tersebut membuka ruang kolaborasi yang luas, tapi pada saat yang sama independensi moral organisasi tetap terjaga.
Sementara itu, kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf ditandai oleh semakin aktifnya NU dalam percakapan global melalui berbagai forum internasional, termasuk penyelenggaraan R20 yang memperkenalkan perspektif Islam Indonesia kepada dunia. Namun, capaian tersebut juga dibayangi dinamika internal organisasi. Perbedaan pandangan mengenai arah kebijakan, tata kelola organisasi, hingga dugaan relasi zionis memunculkan ketegangan di lingkungan kepengurusan. Polemik yang berujung pada pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf pengingat bahwa soliditas jam’iyyah merupakan modal yang tidak kalah penting dibanding jejaring internasional.
Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar, tetapi penyelesaiannya tetap harus berpijak pada tradisi musyawarah, ukhuwah, dan kebesaran hati yang menjadi warisan para masyayikh.
Pada akhirnya, seluruh estafet kepemimpinan tersebut meninggalkan jejaknya masing-masing. Namun, satu pekerjaan rumah tetap belum terselesaikan, bagaimana mengubah modal sosial NU yang demikian besar menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan jutaan nahdliyin.
Karena itu, Muktamar ke-35 semestinya tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan. Yang lebih penting adalah merumuskan arah baru organisasi.
Pertama, menghidupkan kembali semangat Nahdlatut Tujjar melalui cetak biru ekonomi warga berbasis koperasi modern, industri halal, UMKM, pertanian, dan ekosistem bisnis pesantren.
Kedua, mempercepat transformasi pendidikan NU menuju penguasaan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan literasi global tanpa kehilangan tradisi pesantren.
Ketiga, memperkuat fikih lingkungan sebagai jawaban atas krisis iklim, ketahanan pangan, dan transisi energi.
Keempat, menjaga hubungan dengan negara sebagai critical partner. Kedekatan dengan pemerintah harus menjadi instrumen memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan mengurangi independensi moral organisasi.
Kelima, membangun model dakwah baru yang akrab dengan generasi digital melalui media sosial, podcast, kecerdasan buatan, dan berbagai platform komunikasi modern.
Menjelang Muktamar ke-35, berbagai nama mulai diperbincangkan sebagai calon Rais Aam, termasuk KH Said Aqil Siroj. Pengalaman memimpin PBNU selama dua periode, keluasan jaringan dengan para masyayikh, serta penguasaan khazanah keilmuan menjadikan beliau sebagai salah satu figur yang diperhitungkan.
Di sisi lain, dinamika organisasi mengingatkan bahwa siapa pun yang terpilih bukan hanya dituntut menjaga tradisi keilmuan, melainkan juga menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan ekonomi warga. Sebab, legitimasi moral NU pada abad kedua akan semakin kuat apabila diiringi peningkatan kesejahteraan jamaah.
Pada akhirnya, penentuan Rais Aam tetap merupakan hak para ahlul halli wal ‘aqdi melalui mekanisme musyawarah sebagaimana menjadi tradisi NU.
Seratus tahun lalu, para pendiri NU tidak sekadar mendirikan organisasi keagamaan. Mereka merancang sebuah gerakan peradaban. Karena itu, ukuran kebesaran NU tidak cukup dihitung dari jumlah pengikut, luasnya jaringan pesantren, atau kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
Ukuran sejatinya adalah sejauh mana organisasi ini mampu menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi warga.
Abad pertama telah membuktikan bahwa NU berhasil menjaga agama, mempertahankan negara, dan merawat tradisi. Abad kedua menuntut capaian yang berbeda, mengubah modal sosial yang luar biasa menjadi modal ekonomi yang mampu mengangkat harkat jutaan nahdliyin.
Di situlah sesungguhnya janji besar tahun 1926 akan diuji. Dan di situlah pula Muktamar ke-35 akan dikenang, apakah hanya sebagai forum pergantian kepemimpinan, atau sebagai titik balik lahirnya agenda besar kemandirian ekonomi warga NU.
Salam,
Andi Najmi Fuaidi, Ketua LPBH PBNU Masa Khidmat 2010-2015
Dari Rais Akbar ke Rais ’Aam: Relevansi Kepemimpinan Ulama NU di Era Modern
