Presidium PNI Dukung upaya Pemerintah Ciptakan Situasi yang Kondusif, dan Terkendali

Situasi yang semakin kondusif ini merupakan cerminan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya menolak aksi kekerasan dan vandalisme.

“Kami Presidium PNI mendukung upaya pemerintah menciptakan situasi yang kondusif, aman dan terkendali dengan melibatkan TNI. Aksi-aksi kekerasan dan vandalisme yang merusak fasilitas umum harus dicegah dan dapat ditindak tegas, dan terukur” ujar Jan Maringka sapaan akrab Mantan Jamintel Kejagung RI 2017-2020 kepada media, Selasa (02/09/2025) di Jakarta.

Menurut dia, menyikapi memanasnya situasi politik dipicu akumulasi berbagai faktor melemahnya fungsi pengawasan oleh DPR yang ternyata berbanding terbalik ketika fasilitas itu berlaku bagi mereka. Ketimpangan inilah menjadi pemicu tuntutan disaat kita merayakan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia.

Namun pasca aksi massa tersebut, Penting kita semua ikut menjaga kembali persatuan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral mendorong terciptanya suasana yang kondusif bagi kemajuan demokrasi. Termasuk Presidium PNI untuk ikut serta terlibat agar menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Jan Maringka.

Pengurus Presidium PNI dalam menyikapi situasi politik dan perkembangan situasi nasional saat ini, termasuk potensi eskalasi konflik sosial dan politik nasional. Jan Maringka selaku Ketua Umum mengajak semua elemen bangsa menjaga ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai wujud komitmen kebangsaan.

“Semua elemen bangsa jangan mudah terprovokasi, oleh upaya adu domba atau pecah belah yang pada akhirnya dapat mengganggu persatuan bangsa.

Dimana selalu menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat memperkeruh suasana dan merusak tatanan demokrasi,” kata Mantan Inspektur Jenderal Kementan 2021-2023 ini.

Presidium PNI berharap kepada siapapun yang akan menggelar aksi unras dan menyampaikan aspirasi, harus bisa berjalan secara tertib, damai, dan berkeadaban. Hal ini sesuai koridor demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Presidium PNI juga menyerukan kepada seluruh elemen anak bangsa untuk selalu merawat demokrasi dan memajukan bangsa. Tentunya dengan menghormati pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terus bekerja keras dengan Program Asta Cita-nya.

“Marilah kita semua terus rawat demokrasi, menjaga persatuan bangsa, dan memajukan negara. Kita harus terus hormati pemerintahan Prabowo-Gibran dengan Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jan Maringka.

Katanya, Presidium PNI akan terus berperan aktif dalam mendorong dialog yang konstruktif dan solutif, serta menghindari tindakan yang dapat memicu perpecahan. Sebagai organisasi yang bertujuan menjaga komitmen persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi ini akan terus terdepan mengawal demokrasi yang sehat.

Pada saat yang sama, bentrokan antara massa dan aparat terus terjadi, termasuk yang berujung kematian ojol di Jakarta, berujung pembakaran di sejumlah tempat yang sebabkan Kematian di Jakarta, Makassar dan di Yogyakarta.

“Aksi penjarahan rumah milik sejumlah pejabat negara terjadi secara beruntun sejak 30 hingga 31 Agustus dini hari, adalah ungkapan kekecewaan yg bercampur dengan aksi provokasi

Memang situasi ini kata dia, merupakan dampak arogansi sejumlah pejabat dan kevakuman fungsi pengamanan keamanan Sehingga menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat, yang takut dan kuatir akan terjadi kembali peristiwa tragedi Mei 1998 lalu.

“Stop kekerasan, jaga perdamaian, jaga Indonesia. Saatnya kita bersatu padu kembali menjaga dan membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju menjadi negara besar di asia dan di dunia,” pungkas Jan Maringka.

Dalam perkembangan terbaru, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta bernama Rheza Sendy Pratama kehilangan nyawa setelah bentrok dengan aparat di sekitar Polda DIY, Minggu (31/08).

Pria berumur 21 tahun itu tewas dalam keadaan babak belur, kata ayahnya, Yoyon Surono.

Saat mengambil jenazah putranya di rumah sakit, Yoyon menuturkan dia harus menandatangani surat pernyataan. Dimana intinya pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai murni musibah dan tidak akan menuntut kepada pihak mana pun.

Hingga Minggu (31/08) malam, setidaknya enam orang telah kehilangan nyawa dalam rangkaian unjuk rasa di berbagai kota selama empat hari terakhir.

Selain Rheza, yang korban tewas lainnya adalah Affan Kurniawan di Jakarta, serta lima orang di Makassar, yakni Sarina Wati, Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, dan Muhammad Akbar Basri di Makassar.

Pada saat yang sama, rumah yang disebut milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga disasar massa, Minggu (31/08) dini hari.

Rangkaian peristiwa ini didokumentasikan dalam video-video yang beredar di media sosial. Pada jam-jam sebelumnya, rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya juga dijarah massa.

Jan Maringka, menilai bahwa sumber kekacauan ini disebabkan adanya kevakuman pengendali keamanan, tersiar berita bahwa TNI tidak keluar barak pada waktu tertentu membuat Polri seolah bekerja sendiri menghadapi amuk massa.

Meskipun dia tidak membenarkan penjarahan, Jan Maringka perlu ditekankan adanya evaluasi kebijakan dan sikap represif yang terukur dari pemerintah soal ini.

“Kedepan semua kebijakan harus ditempatkan pada kepentingan rakyat. Legislatif dan yudikatif kedepan jangan jadi institusi yang pro-kekuasaan,” imbuhnya.

Jan Maringka juga mengingatkan, adanya ketidakstabilan sosial politik bisa saja berlanjut. Jika hal ini terjadi, dampaknya tidak hanya terasa di pasar saham, akan tetapi juga pada nilai tukar rupiah dan iklim investasi.

“Adanya krisis politik dapat menyebabkan krisis ekonomi yang bisa menjadi pra-krisis di multi sektoral. Hal mengingatkan kita pada masa tragedi Mei 1998 yang menyebabkan kerusuhan dan kerugian dimana-mana,” pesannya.

Usai berjumpa dengan para petinggi partai, Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan perintahnya, untuk menindak tegas upaya pengerusakan dan penjarahan sesuai hukum yang berlaku.

”Kita tidak dapat pungkiri bahwa mulai kelihatan gejala adanya tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujar Prabowo di Jakarta, Minggu siang (31/08/2025).

Prabowo menuding intervensi dan upaya adu domba dari sejumlah pihak, yang tidak ingin Indonesia sejahtera dan bangkit.

“Aksi penyampaian pendapat oleh warga, bisa dilakukan secara damai,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga berkata, jika penyampaian pendapat berujung anarkis, disertai pengrusakan, hingga memicu korban jiwa, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum.

“Negara wajib hadir melindungi rakyatnya,” kata Prabowo.

Prabowo, dalam konferensi persnya, meminta DPR bertemu dengan para tokoh masyarakat dan tokoh mahasiswa, untuk mendengar aspirasi.

Sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pernyataan resminya menyebut aparat TNI dan Polri diberikan hak, “agar tidak ragu-ragu mengambil tindakan terukur dan tegas.”

(GD/MSN)