KEDIRI | LIPUTAN9NEWS
Silaturahmi kebangsaan menjadi ruang penting untuk merawat persatuan, memperkuat demokrasi, dan menyemai gagasan tentang masa depan Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam pertemuan Abd Aziz bersama Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Muhammad Anwar Iskandar, di Kediri, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026) malam.
Founder sekaligus Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU), itu hadir bersama istrinya, Lika Rahmawati Aziz.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di Pondok Pesantren Assa’idiyah, Jamsaren, Kediri. Selain mempererat hubungan personal, silaturahmi tersebut menjadi momentum bertukar pandangan mengenai persoalan hukum, integritas kepemimpinan, dinamika politik nasional, hingga tantangan menjaga kehidupan kebangsaan.
Di tengah suasana khas pesantren yang bersahaja, obrolan berkembang menjadi diskusi substantif tentang pentingnya etika dalam demokrasi. Abd. Aziz dan Kiai Anwar saling menyampaikan pandangan mengenai bagaimana perbedaan pendapat seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemicu perpecahan.
“Peradaban tidak dibangun dengan menghapus perbedaan, melainkan dengan merawatnya menjadi kekuatan bersama. Persatuan bukanlah keseragaman. Kedewasaan bangsa justru terlihat dari kemampuannya berdialog dan menempatkan kepentingan bersama di atas ego kelompok,” ujar Abd Aziz dalam refleksi silaturahmi tersebut kepada Liputan9news, Sabtu (7/11/2026) malam.
Praktisi hukum itu menyampaikan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu adalah dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah tokoh nasional, mulai dari Presiden, menteri, pengusaha, hingga aktivis yang menjadi perbincangan publik.
Abd Aziz menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan perlindungan hak privasi, keamanan komunikasi, serta batas kewenangan negara dalam melakukan pengawasan.
Dalam percakapan tersebut, Kiai Anwar memberikan respons reflektif yang mengundang perenungan.
“Ada dua kemungkinan mengapa seseorang tidak disadap. Karena ia bagian dari penyadap atau keberadaannya tidak diperhitungkan,” terang Kiai Anwar sebagaimana dituturkan Abd Aziz.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai relasi kekuasaan, pengawasan, dan posisi warga negara dalam sistem demokrasi.
Abd Aziz menegaskan, penyadapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan pengawasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, prosedur yang ketat, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Menurutnya, negara hukum harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara.
“Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, independen, dan transparan. Tuduhan tidak boleh serta-merta dianggap sebagai fakta sebelum terbukti, tetapi juga tidak patut diabaikan tanpa penelusuran,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hanya dapat terjaga apabila kekuasaan bersedia diawasi dan setiap tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan.
Selain persoalan pengawasan negara, pertemuan tersebut juga menyinggung ketimpangan akses masyarakat terhadap keadilan.
Abd Aziz menekankan pentingnya memperkuat gerakan pro bono publico atau layanan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
Sebagai praktisi hukum, ia memandang bahwa profesi advokat tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan komersial, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan setiap warga memperoleh pembelaan hukum yang layak.
“Ketidakmampuan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan. Bantuan hukum cuma-cuma merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesi dalam menjaga martabat manusia,” ungkapnya.
Ia mendorong kolaborasi antara firma hukum, organisasi advokat, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih luas.
Menurut Abd Aziz, integritas seorang advokat tidak hanya diukur dari kemenangan dalam perkara, tetapi juga dari keberanian membela mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap hukum.
Selanjutnya, diskusi malam itu juga menegaskan pentingnya membangun ruang dialog yang melampaui sekat politik, organisasi, dan profesi. Abd Aziz menilai tokoh agama, intelektual, praktisi hukum, serta masyarakat sipil memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi dan memperkuat persatuan nasional.
Suasana pertemuan yang berlangsung hingga sekitar pukul 00.20 WIB tersebut semakin memperlihatkan bahwa kedekatan antarmanusia tidak harus dibangun atas dasar kesamaan pandangan. Ketulusan, keterbukaan, dan kesediaan saling menghormati justru menjadi fondasi penting dalam merawat persaudaraan.
Bagi Abd Aziz, silaturahmi dengan Kiai Anwar Iskandar bukan sekadar pertemuan personal, melainkan ikhtiar memperkuat komunikasi kebangsaan di tengah dinamika Indonesia yang terus berkembang.
Ia berharap semakin banyak ruang dialog yang mempertemukan berbagai elemen bangsa untuk membicarakan persoalan hukum, keadilan, integritas kepemimpinan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang meniadakan perbedaan, melainkan bangsa yang mampu mengolah keberagaman menjadi kekuatan peradaban. Ketika persaudaraan menjadi akar, keadilan menjadi pijakan, dan kebijaksanaan menjadi arah, perbedaan akan menjelma energi untuk membangun Indonesia yang bermartabat,” pungkasnya.
Silaturahmi kebangsaan tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia tidak cukup hanya melalui wacana politik dan kebijakan formal. Diperlukan keteladanan, komitmen terhadap keadilan, serta kesediaan seluruh elemen bangsa untuk terus merawat harmoni dan menyemai simfoni peradaban.
